Fahri Hamzah: Pemindahan Ibu Kota Bukan Pekerjaan Mudah

Menurut dia, pemerintah harus mempersiapkan berbagai hal, salah satunya membuat regulasi tentang ibu kota baru.

"Ibu kota itu kota, bikin kota di Indonesia itu pakai undang-undang, bikin kota, kabupaten, provinsi pakai undang-undang. Apalagi sebuah ibu kota yang di dalamnya keseluruhan jantung daripada struktur negara ada di sana," kata Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (31/7/2019).

Fahri mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan mekanisme pemindahan ibu kota secara detail.

"Tidak saja melakukan pembuatan undang-undang ibu kota, tetapi satu persiapan yang detail tentang bagaimana jantung republik itu disimpan di sana," ujar dia. 

Fahri mengkritik wacana pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan.

Sebab, menurut dia, Indonesia dikenal sebagai negara maritim sehingga akan lebih baik ibu kota dipindah ke wilayah kepulauan dengan mengembangkan konsep maritim.

"Katanya kita negara maritim, tetapi kok bikin ibu kotanya di tengah benua Kalimantan kan pulau besar. Itu kan gede banget di situ, dan kalau itu kita tarunya di darat perspektif kita tentang negara Maritim itu jadi keliru. Harusnya (ibu kota) itu di buat di kepulauan," ujar dia.

Ia pun mengusulkan ibu kota dipindahkan ke pulau reklamasi. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dikabarkan menyetujui perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan.

Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La,Surabaya, Senin, (29/7/2019).

Namun, ia enggan menyebut provinsi mana di Pulau Kalimantan uang bakal dipilih presiden sebagai ibu kota baru.

"Pulaunya Kalimantan, provinsinya, nanti (menyusul)," ujar Bambang.

Ada dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.