Ingin Bangun Pabrik Mobil di Jabar, Bos Hyundai Minta Insentif Pajak ke Jokowi

Perusahaan otomotif yang bermarkas di Seoul, Korea Selatan itu meminta insentif ke Jokowi dalam rangka pembangunan pabrik mobil di kawasan industri Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang, Jawa Barat, pada 2021 mendatang. 

Saat menerima tamunya, Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.

Sementara, jajaran pimpinan Hyundai yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Direktur Utama Hyundai Young Woon Kong, Executive Vice Chairman Hyundai Euisun Chung, Executive Vice President Hyundai Hong-Jae Park, dan Senior Vice President Youngtack Lee.

Airlangga mengatakan pimpinan Hyundai bertemu Jokowi untuk membicarakan kelanjutan komitmen investasi terkait membangun pabrik mobil pada 2021.

Pabrik itu rencananya memproduksi mobil dengan berbagai skema teknologi mulai dari electrical vehicle, fuel shell vehicle, autonomous vehicle, hingga flying vehicle. Perusahaan saat ini sudah melakukan survei kawasan.

"Presiden pun positif menanggapi ini karena industri otomotif akan menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia ke depan. Salah satunya dengan mobil listrik," ungkap Airlangga usai pertemuan.

Airlangga mengatakan pabrikan mobil itu meminta agar pemerintah bisa memberikan insentif fiskal berupa libur pajak (tax holiday) karena bisnis mereka yang berorientasi ekspor.

Rencananya, bila berhasil membangun pabrik mobil di Tanah Air, perusahaan akan mengeskpor sekitar 40 persen hasil produksinya. Sementara, 60 persen sisanya akan dipasarkan di dalam negeri. 

"Jadi investasi sedang dalam studi, mereka sedang mlakukan survei drpada kawasan dan permintaan terkait dengan fiskal insentif. Fiskalnya tentang tax holiday sedang bicara," kata Airlangga.

Selain itu, sambung ia, perusahaan juga meminta agar bisa memperoleh dukungan izin impor bahan baku dari beberapa negara.

Persoalan izin impor ini sengaja dinegosiasikan dengan pemerintah agar bisa memanfaatkan hubungan bilateral dan multilateral yang sudah dibangun pemerintah Indonesia. 

"Karena kami sudah punya perjanjian perdagangan dengan ASEAN-Korea, ASEAN-China, India juga dalam penjajakan," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.