Jelang Akhir Masa Bakti, MPR Mendadak Sibuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Periode kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2014-2019 akan segera berakhir. Terkait hal ini, beberapa agenda pun tengah digodok.

Apalagi jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang mana seluruh partai diprediksi berebut tampuk singgasana menjadi Ketua MPR RI periode 2019-2024.

"Pertama, yang akan digelar dalam waktu dekat ini adalah Sidang Tahunan MPR," ungkap Ketua MPR RI Zulkifli Hasan usai menjalani Rapat Gabungan antara MPR dengan para pimpinan fraksi di Gedung Nusantara V, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Rencananya, kegiatan yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MPR, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), dan Pemerintah tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus mendatang.

Selanjutnya, pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan tersebut mengatakan, untuk agenda kedua adalah sidang revisi tata tertib (tatib) soal pimpinan MPR.

"Ini (revisi tatib) penting sekali karena sesuai MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) pimpinan akan kembali seperti dulu. Tidak delapan lagi, melainkan lima yang terdiri 1 dari DPD dan 4 dari DPR" terang Zulkifli.

Adapun rencana sidang revisi tatib tersebut sudah mulai dipersiapkan dengan menggandeng badan pengkaji.

"Mudah-mudahan tanggal 28 Agustus nanti bisa kami sepakati alias ketok palu, sehingga MPR yang akan datang sudah punya tatib yang baru sesuai dengan MD3," harap politisi Partai Amanat Nasional tersebut.

Sementara itu, agenda ketiga adalah sidang akhir masa jabatan paripurna yang di dalamnya membahas rekomendasi dan amandemen terbatas UUD.

Seperti diketahui, masa bakti anggota dewan di parlemen periode 2014-2019 akan berakhir pada Agustus nanti.

Zulkifli mengatakan, terkait hal ini pihaknya hanya akan memberi rekomendasi pokok pikiran perlunya amandemen UUD 1945 di akhir periodenya lantaran sisa masa bakti hanya tinggal sedikit lagi.

Bahkan, MPR sebelumnya telah mempersiapkan Panitia Adhoc (PAH) 1 dan 2 guna membahas persoalan tersebut.

"Dalam aturan tidak memungkinkan ada amandemen. Oleh karena itu, Badan Pengkajian telah menyiapkan amandemen terbatas mengenai pokok-pokok haluan negara. Ini sudah jadi dan telah disempurnakan," ungkapnya.

Rencananya, draft rekomendasi tersebut akan dibagikan ke fraksi-fraksi partai. Lalu, pada tanggal 28 Agustus diserahkan ke rapat gabungan.

"Inilah yang nanti akan dibawa ke rapat paripurna akhir masa jabatan pada Sabtu (27/11/2019). Karyanya MPR sekarang ini Pokok-Pokok Pikiran perlunya amandemen terbatas, ada bukunya, ada hasil karyanya ini, yang kedua tentu perubahan tatib," pungkas Zulkifli.