Koalisi Kawal Capim KPK Minta Pansel Tindaklanjuti Temuannya

"Karena posko ini merupakan bentuk keterlibatan partisipasi publik, sekaligus mendorong agar pansel bisa menindaklanjuti laporan-laporan rekam jejak capim KPK," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana, saat konferensi persnya di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Koalisi tersebut terdiri dari beragam lembaga swadaya masyarakat (LSM), yakni Indonesia Corruption Watch (ICW), Kontras, LBH Jakarta, YLBHI, dan Perludem. Mereka membuka posko pengaduan masyarakat yang dimulai dari 16 Juli hingga 30 Agustus 2019 dengan fokus rekam jejak para capim.

Kurnia menjabarkan, salah satu alasan koalisi mendirikan posko, adalah karena pansel tidak mencantumkan rekam jejak dari masing-masing 192 capim KPK yang lolos seleksi administrasi.

Bagi koalisi, pansel sejatinya memberikan informasi latar belakang atau profesi 192 capim tersebut. Dengan tidak adanya informasi, maka masyarakat sulit untuk menemukan rekam jejak capim.

"Fokus kita adalah untuk menampung laporan atau informasi terkait rekam jejak capim. Itu karena pansel tidak mencantumkan latar belakang 192 capim. Namun, di sisi lain, pansel meminta masukan dari masyarakat soal capim tersebut, padahal masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas soal rekam jejaknya," ungkap Kurnia

Informasi publik yang diterima posko, lanjut Kurnia, akan menjadi pembanding dari masukan-masukan yang didapatkan pansel capim KPK. Nantinya, koalisi sendiri juga akan memaparkan ke publik terkait rekam jejak dari 192 capim KPK berdasarkan informasi publik.

Adapun, untuk dapat memberikan laporan atau informasi terkat rekam jejak para capim, koalisi membuka posko melalui platform http://bit.ly/pengaduancapimkpk.

Karena baru dibuka, posko belum menerima informasi apapun dari masyarakat mengenai rekam jejak capim KPK. 

Seperti diketahui, dari 376 pendaftar capim KPK, pada 11 Juli lalu, pansel mengumumkan ada 192 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari jumlah itu, porsi terbesar, yaitu 40 orang berlatar belakang profesi akademisi/dosen.

Kemudian diikuti advokat/konsultan hukum (39), jaksa/hakim (18), korporasi (17), komisioner atau pegawai KPK (13), anggota Polri (13), auditor (9), dan profesi lain (43).

Seiring dengan berjalannya proses seleksi, panse menunggu masukan dari publik terkait rekam jejak para capim. Masukan yang ditunggu hingga 30 Agustus 2019 itu dapat disampaikan secara langsung ke kantor pansel yang bertempat di Kementerian Sekretaris Negara atau melalui surat elektronik ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id .