Membaca Potensi Menteri yang Bertahan dan Hengkang dari Kabinet Jokowi

Jokowi mengaku sudah mengantongi nama-nama yang akan mengisi kabinet di pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

Menurut dia, kabinet baru nantinya akan turut mengakomodir nama-nama yang disodorkan partai politik pengusung. Selain itu, ia juga memastikan akan ada menteri dari kalangan profesional.

Yang jelas, Jokowi menambahkan bahwa banyak juga menteri dari Kabinet Kerja yang ia pertahankan di pemerintahan mendatang.

Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memprediksi sejumlah nama yang mungkin masih akan menemani Jokowi lima tahun mendatang.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perencanaan Pembanagunan Nasional Bambanag Brodjonegoro juga diprediksi tetap berada di kabinet.

"Kan kalau digonta ganti nanti berubah lagi program yang sedang berjalan saat ini. Mereka yang tahu masterplan, pemindahan ibu kota, jadi tidak bisa diganti," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Jika menteri-meenteri strategis itu diganti, maka harus beradaptasi lagi dari awal dan mengejar ketertinggalan program yang tengah berjalan.

Selain itu, menteri yang diperkirakan masih aman di posisinya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sebab, ada kebijakan yang sudah berjalan dan dirasa sulit untuk digantikan orang lain.

"Mungkin ada menteri yang akselerasinya tidak perlu lagi penyesuaian, bisa bekerja lebih cepat akselerasinya karena sudah terbiasa dengan kondisi tersebut," kata Pangi.

Di sisi lain, ada pula sejumlah menteri yang menurut Pangi akan dicopot. Menteri-menteri tersebut dianggap performanya kurang dalam mencapai target pemerintah.

Ia mencontohkan menteri-menteri yaang kena tegur Jokowi saat sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.

Menurut Pangi, teguran Jokowi bisa menjadi sinyal bahwa posisi mereka tidak aman. Ada kemungkinan akibatbkesalahan berat atau sebagai peringatan dini.

Menurut dia, wajar Presiden menyemprot para bawahannya karena ada hal yang tidak tercapai.

"Jadi kemungkinan untuk tidak dipilih lagi itu ada," kata Pangi.

Sebaiknya, kata Pangi, menteri yang dipilih Jokowi mampu membangun optimisme kerja melampaui target pemerintah.

Menteri tersebut harus mampu memberi target ke presiden bahwa ia akan melakukan apa saja di kabinet dan apa yang dia sanggupi.

"Jadi Presiden kaget ternyata ekspektasinya tinggi. Itu jauh lebih penting," kata dia.

Pangi juga menyorot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang berlatar belakang politisi. Menurut dia, posisi Yasonna sebagai legislatif tak bisa ditempatkan di tempat yang sifatnya yudikatif.

Menurut Pangi, lebih baik posisi Menkumham diisi oleh profesional yang ahli di bidang hukum, bukan dari legislatif.

Ada pula nama-nama seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Nasional (PKB), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem, yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketiganya berstatus saksi dalam tiga perkara berbeda di KPK.

Menurut Pangi, sebaiknya ketiga menteri tersebut tidak lagi masuk ke dalam kabinet. Sebab, begitu berurusan dengan KPK, maka citranya sudah buruk, tak hanya pribadi tapi juga kementeriannya.

"Kalau Jokowi mau menyelesaikan ini, salah satunya tidak ada lagi kompromi dengan menteri yang terkait dengan penegakan hukum," kata Pangi.