Salin Artikel

Mengenal Pimpinan dan Pegawai KPK yang Lolos Seleksi Awal Capim 2019-2023

Nama mereka termuat dalam daftar yang diumumkan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Kamis (11/7/2019).

Berikut profil dari internal KPK yang diketahui lolos seleksi administrasi:

1. Laode M Syarif

Laode adalah Wakil Ketua KPK 2015-2019. Ia lahir di Lemoambo, Sulawesi Tenggara, 16 Juni 1965.

Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan program Master of Laws (LLM) di Faculty of Law, Queensland University of Technology (QUT) Brisbane.

Kemudian, ia melanjutkan program PhD di Sydney University, School of Law, dengan fokus spesialisasi hukum lingkungan internasional.

Ia tercatat pernah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain itu, ia juga pernah menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi internasional.

Laode juga aktif mengembangkan program pembangunan kapasitas pada bidang antikorupsi, good governance, reformasi peradilan, dan penegakan hukum di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Alexander Marwata

Alexander Marwata adalah Wakil Ketua KPK saat ini. Pria kelahiran Klaten, 26 Februari 1967, ini menempuh pendidikan D-4 Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Pimpinan KPK ini menghabiskan sebagian besar kariernya di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).

Pada 2012, ia sempat pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Basaria Pandjaitan

Basaria adalah pimpinan perempuan KPK pertama. Bersama Laode dan Alexander, Basaria menjadi Wakil Ketua KPK 2015-2019.

Sebelum menjadi pimpinan KPK, perempuan kelahiran Pematangsiantar pada 20 Desember 1957 ini banyak menghabiskan karier di Kepolisian RI.

Ia pernah menjadi Kabag Serse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabag Narkoba Polda Jabar, dan Dirserse Kriminal Polda Kepulauan Riau.

Basaria juga pernah menjabat sebagai Kapusprovos Divpropam Polri, Karo Bekum SDelog Polri, dan Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol. Ia juga pernah menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

4. Pahala Nainggolan

Pahala Nainggolan saat ini memimpin salah satu posisi strategis di KPK, yaitu Deputi Bidang Pencegahan. Di sana, ia bertugas menyusun dan mengimplementasikan berbagai kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi.

Kebijakan yang dikelola menyangkut pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dengan berbagai mitra terkait, pengembangan pendidikan antikorupsi, penelitian dan pengembangan, hingga penanganan gratifikasi.

Sebelum memimpin Kedeputian Bidang Pencegahan, alumnus Universitas Indonesia (UI) ini aktif di berbagai institusi dalam negeri dan luar negeri.

Misalnya, konsultan di Asian Development Bank (ADB), konsultan senior di KEHATI, penasihat keuangan USAID, dosen di APFI Institute Perbanas, konsultan senior di Cardno, hingga ahli manajemen keuangan pemerintah di Bank Dunia.

5. Giri Suprapdiono

Giri mengabdi di KPK selama 14 tahun. Saat ini ia merupakan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Sebelumnya, alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini pernah menjadi Direktur Gratifikasi KPK dan Koordinator Kerja Sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK.

Sebelum meniti karier di KPK, pria kelahiran Ponorogo, 9 Juli 1974, ini pernah menjadi National Management Consultant di Bappenas-UNDP.

6. Chandra Sulistio Reksoprodjo

Saat ini, Chandra adalah Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPK. Ia bekerja di bawah Sekretariat Jenderal KPK.

Salah satu fungsinya sebagai Kabiro SDM KPK adalah melaksanakan pengelolaan SDM KPK melalui pengorganisasian fungsi-fungsi manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja.

Chandra pernah menjadi Koordinator Wilayah dan Supervisi KPK Wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

Salah satu tugas yang diemban adalah membantu pemerintah daerah setempat dalam merancang dan melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Manajer PT Warsila Indonesia, Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN.

Sujanarko pernah menjadi pejabat di salah satu BUMN, PT Boma Bisma Indra yang bergerak di bidang jasa permesinan, manufaktur, pengecoran, pembangunan pabrik gula dan pabrik minyak kelapa sawit.

8. Harun Al Rasyid

Harun adalah Wakil Ketua Wadah KPK (WP KPK) saat ini. Ia juga merupakan salah satu penyelidik di internal KPK.

Harun pernah menulis buku Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Makashid al-Syariah.

9. Asep Rahmat Suwandha

Asep adalah Koordinator Wilayah VI Supervisi dan Pencegahan KPK, Jawa Timur-Bali. Pendidikan terakhir yang ia tempuh adalah S-2 Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Indonesia.

10. Anatomi Muliawan

Ia adalah salah satu anggota Biro Hukum KPK yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KPK.

Anatomi ikut bertugas dalam perancangan peraturan, litigasi, pemberian pendapat dan informasi hukum dan bantuan hukum.

Lulusan Universitas Indonesia (UI) pernah menjadi asisten ahli di Program Studi Hukum Universitas Esa Unggul.

11. Najib Wahito

Najib Wahito saat ini berperan sebagai Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu tugasnya membantu pemerintah daerah setempat dalam merancang dan melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi.

12. Adhi Setyo Tamtomo

Ia adalah pejabat fungsional pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi (PJAKAKI) KPK. Salah satu perannya adalah terkait bidang pendidikan antikorupsi.

13. Syarief Hidayat

Saat ini, Syarief merupakan Direktur Gratifikasi KPK yang menangani pelaporan gratifikasi para penyelenggara negara. Sebelumnya ia merupakan Kepala Biro Umum KPK.

Syarief resmi bertugas sebagai Direktur Gratifikasi KPK pada Agustus 2018.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/12/16503141/mengenal-pimpinan-dan-pegawai-kpk-yang-lolos-seleksi-awal-capim-2019-2023

Terkini Lainnya

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal Akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal Akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke