Jazilul berpendapat, Jokowi sebaiknya menutup pintu bagi partai-partai yang sebelumnya berseberangan untuk bergabung dalam koalisi dan duduk di kursi kabinet.
"Kalau memang Pak Jokowi ingin membangun koalisi yang solid tentu dimulai dari koalisi yang ada saja. Nanti kalau ada yang mau masuk kemudian bergabung, dikasih ruang yang lain," kata Jazilul di DPR, Selasa (9/7/2019).
Jazilul mengatakan, koalisi yang sudah ada wajib diutamakan karena memiliki kesamaan visi dengan Jokowi-Ma'ruf. Dengan demikian, anggota koalisi ini akan lebih solid dalam mendukung Jokowi-Ma'ruf.
Jazilul menyarankan partai-partai yang tadinya berseberangan dengan Jokowi agar tidak mendapat tempat yang sama dengan partai-partai yang mendukung Jokowi sejak awal.
"Di mana tempat bergabungnya? Itu perlu dirumuskan. Jangan di tempat koalisi, mungkin perlu dibikin gerbong lain. Kalau ada visi-misi dimasukkan, ya akan dimasukkan karena peran itu masih banyak, enggak hanya di kabinet," ujar Jazilul.
Jazilul melanjutkan, ia meyakini Jokowi akan mengutamakan partai pendukungnya untuk duduk di kursi kabinet. Namun, ia menegaskan bahwa pos di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Rumusnya siapa yang bekerja dialah yang mendapat upah, itulah rumus dunia. Tetapi, karena ini ada hak prerogatif, rumus itu enggak bisa digunakan, tetapi seandainya nanti koalisi duduk dalam satu meja, saya haqqul yakin bahwa akan bicara yang bekerja yang dapat upah," kata Jazilul.
https://nasional.kompas.com/read/2019/07/09/13370061/wasekjen-pkb-nilai-koalisi-jokowi-maruf-sudah-terlalu-gemuk