Anggota Komisi III Buka Pintu Bila Jokowi Pertimbangkan Amnesti Baiq Nuril

Arteria mengatakan, Komisi III DPR akan memberikan pertimbangan yang terbaik bagi Baiq Nuril maupun Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Nuril.

"Kita semua memahami situasi kebatinan yang terjadi, tentunya kami akan mengambil langkah secara cermat hikmat mudah-mudahan baik untuk semua," kata Arteria di Gedung DPR, Selasa (9/7/2019).

Arteria menuturkan, sudah ada perbincangan antar anggota DPR mengenai kasus Baiq Nuril. Politikus PDI-P itu berharap, para anggota DPR dapat satu suara dalam menanggapi kasus Baiq Nuril.

"Kemarin ada beberapa pembicaraan di antara lintas komisi maupun satu komisi, mudah-mudahan dalam satu frekuensi yang sama. DPR ini kan perpanjangan tangan parpol, rakyatnya sakit dan luka, kami senantiasa mempertahankan dan membentengi kepentingan rakyat," ujar Arteria.

Kendati membuka pintu untuk mempertimbangkan amnesti, Arteria menyebut, Komisi III DPR tetap menghormati keputusan MA.

"Jadi dua-duanya saling hormati, putusan MA-nya kemudian juga kita hormati keluarga yang mengajukan upaya hukum ke berbagai tempat," kata Arteria.

Diberitakan sebelumnya, Baiq Nuril meminta amnesti dari Presiden Joko Widodo setelah peninjauan kembali yang diajukannya ditolak MA.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menyusun pendapat hukum bersama sejumlah pakar hukum untuk memperkuat argumentasi amnesti yang akan diberikan Jokowi.

Kasus Nuril bermula saat ia menerima telepon dari Kepsek berinisial M pada 2012. Dalam perbincangan itu, Kepsek M bercerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Baiq. Karena merasa dilecehkan, Nuril pun merekam perbincangan tersebut.

Pada tahun 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut. Kepsek M menyebut, aksi Nuril membuat malu keluarganya.

Nuril pun menjalani proses hukum hingga persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat memvonis bebas Nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi.

Mahkamah Agung kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Nuril kemudian mengajukan PK. Dalam sidang PK, MA memutuskan menolak permohonan PK Nuril dan memutus Nuril harus dieksekusi sesuai dengan vonis sebelumnya.