Ketika Jokowi Tegur 4 Menteri Jelang Pembentukan Kabinet Baru...

Kabinet baru segera dibentuk untuk menyokong periode kedua pemerintahan Jokowi bersama Ma'ruf Amin.

Meski pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan calon presiden baru berlangsung tiga bulan lagi, pembicaraan soal kabinet baru mulai bergulir.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyebut bahwa Presiden Jokowi akan melakukan perbincangan khusus dengan para ketua umum parpol pengusung pada pertengahan Juli ini untuk membahas penyusunan kabinet baru.

Menjelang penyusunan kabinet baru itu, Presiden Jokowi menegur empat menterinya. Teguran disampaikan Jokowi secara terbuka saat membua sidang kabinet di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

Jonan dan Rini

Presiden Joko Widodo awalnya menegur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Teguran ini disampaikan karena impor yang tinggi di sektor minyak dan gas (migas).

Dalam rapat yang dihadiri menteri dan kepala lembaga itu, Presiden menunjukkan data impor yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Nilai impor Januari-Mei turun 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, Jokowi menilai angka tersebut belum memuaskan karena nilai impor masih tinggi, khusunya di sektor migas.

"Coba dicermati angka-angka ini dari mana kenapa impor jadi sangat tinggi, kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali," kata Jokowi.

"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, yang berkaitan dengan ini. Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ratenya yang paling banyak ada di situ," sambung Kepala Negara.

Presiden juga menyoroti angka ekspor Indonesia yang menurun. Ekspor Januari-Mei 2019 year on year turun 8,6 persen.

Akibat impor yang tinggi dan ekspor yang rendah, neraca perdagangan mengalami defisit 2,14 miliar dollar AS. Padahal, Jokowi menilai peluang untuk ekspor sangat besar.

"Apalagi sekarang dengan terjadinya perang dagang, kesempatan ekspor kita untuk masuk ke Amerika besar sekali dengan pengenaan tarif barang-barang produk dari Tiongkok, dari China," kata dia.

Dijumpai selepas sidang kabinet, Rini Soemarno menilai teguran Jokowi kepada dirinya merupakan hal biasa.

"Oh kalau ditegur mah enggak apa-apa. Hahahaha," kata Rini.

Ia menilai, teguran yang disampaikan Jokowi itu untuk memacu para menteri agar lebih bekerja keras.

Rini pun memastikan ia dan jajarannya akan lebih bekerja keras untuk mengurangi impor.

"Migas kan memang kalau demand naik otomatis kita impornya banyak. Ya kita akan lihat kenapa bulan Mei naik," kata dia.

Siti dan Sofyan

Dari topik impor dan ekspor, Jokowi lalu berpindah ke topik investasi. Presiden kali ini menegur Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Teguran ini berkaitan dengan investasi yang masih terhambat karena permasalahan perizinan di lapangan.

Awalnya, Jokowi mengingatkan semua menteri yang hadir dalam rapat tersebut untuk mempermudah proses perizinan agar para investor berbodong-bondong untuk menanamkan investasinya.

"Mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata, berikan izin secepat-cepatnya. Tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Jokowi.

Ia lalu menyinggung soal perizinan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan.

"Dari kementerian kehutanan misalnya, masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak Wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," kata dia.

Jokowi juga menceritakan pengalamannya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara pada pekan lalu.

Menurut dia, banyak pengusaha yang sudah berbondong-bondong mengurus perizinan untuk mendirikan hotel di sana.

Sebab, wisatawan baik lokal dan mancanegara terus berdatangan untuk menikmati keindahan kota Manado. Namun, perizinan ini terhambat di Kementerian ATR/BPN.

"Kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," kata dia.

Jokowi mengingatkan jajarannya agar tidak terbelit dengan rutinitas. Namun, ia berpesan agar seluruh kementerian dan lembaga berani melihat masalah dan tantangan yang real di lapangan.

"Saya kira kerja yang terintegrasi, kerja tim antarkementerian ini yang harus didahulukan," ucap Jokowi.