Salin Artikel

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Sebab, seluruh calon pimpinan yang mendaftarkan diri akan melalui tahapan seleksi yang ketat.

"Walaupun itu dari polisi atau dari manapun, harus mengikuti tahapan ya. Sehingga konflik-konflik kepentingan akan sulit kalau kemudian proses seleksi dilakukan secara tepat," ujar Araf saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Ketika seseorang mendaftarkan diri, tim pansel akan mengecek latar belakang yang bersangkutan. Pansel akan mengecek sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, apakah sesuai atau tidak.

Pendaftar yang berasal dari Polri juga demikian. Pansel akan mengecek apakah selama bertugas di Polri, yang bersangkutan memiliki integritas dan kapasitas positif atau sebaliknya.

"Apalagi ada pantauan dari publik dan sebagainya. Pasti terpantau semua," ujar Araf.

Menurut Araf, banyak personel Polri yang memiliki integritas dan kapabilitas untuk menjabat pimpinan KPK.

"Dulu ada Bibit Samad kan polisi. Malah ributnya sama polisi juga. Pokoknya, selama pansel bekerja secara transparan, saya rasa ini akan jadi kunci mengecek calon-calon pimpinan yang baik di masyarakat," ujar Araf.

Pendaftaran untuk calon pimpinan KPK sendiri sudah dibuka pada Senin hari ini dan akan berlangsung sampai 4 Juli mendatang.

Berkas pendaftaran dapat disampaikan dengan cara mengirim langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang beralamat di Gedung I Lantai 2 Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, No.18, Jakarta Pusat 10110.

Berkas juga dapat dikirim melalui pos tercatat ke alamat Panitia Seleksi atau melalui email ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id. Salinan cetak (hardcopy) berkas diserahkan pada saat uji kompetensi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/06/17/16225361/pansel-polisi-yang-daftar-capim-kpk-harus-ikut-tahapan-untuk-hindari-konflik

Terkini Lainnya

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke