Bertemu Zulkifli Hasan, Sandiaga Bantah Koalisi Parpol Pendukung Retak

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Sabtu (15/6/2019) sore. Pertemuan terjadi di kediaman pribadi Zulkifli, Cipinang, Jakarta Timur.

Seusai pertemuan, Zulkifli mengatakan pertemuan tersebut digelar sebagai ajang silaturahim setelah Lebaran.

Namun, Zulkifli tak menjawab secara lugas saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas kelanjutan koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pasca-Pilpres 2019.

"Ya pokoknya silaturahim lah," ujar Zulkifli.

Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga membantah bahwa koalisi parpol pendukungnya tak lagi solid.

Adapun koalisi parpol pendukung capres-cawapres nomor urut 02 itu terdiri atas Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

"Enggak retak kok," kata Sandiaga.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai bahwa secara de facto partainya tak lagi berada di koalisi parpol pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu ia ungkapkan saat ditanya mengenai sikap partainya terkait koalisi pasca-Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

"Secara de facto ini kan keberadaan kami di BPN, koalisi Prabowo Sandi sudah selesai sebetulnya," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Menurut Bara, internal partainya telah mulai membicarakan mengenai langkah apa yang akan diambil selama lima tahun ke depan, tetap berada di oposisi atau bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah.

Ia mengatakan, kemungkinan PAN bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah sangat besar.

"Jadi sudah mulai ada pembicaraan mengenai langkah berikutnya bagi PAN, apa yang terbaik bagi PAN, posisi kita, dari sekarang sampai 5 tahun ke depan bagaimana baiknya," kata dia.

"Dan kemungkinan bergabung dengan pemerintahan besar sekali," ucapnya.

Kendati demikian, lanjut Bara, sikap resmi PAN terkait koalisi baru akan ditentukan dalam forum resmi, yakni Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

"Ya nanti ada (pembahasan secara resmi), kita kan punya mekanisme di Rakernas," tutur Bara.