6 Alasan untuk Tidak Perlu ke Jakarta untuk Aksi 22 Mei 2019

KOMPAS.com – Beberapa hari terakhir ini terdengar rencana adanya aksi penolakan hasil Pemilu 2019 yang akan dilakukan sekelompok massa pada Rabu (22/5/2019).

Rencananya, aksi demonstrasi akan dilakukan dengan berpusat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Jakarta.

Melihat pergerakan massa dari berbagai daerah yang sudah mulai terlihat, sejumlah imbauan disampaikan terkait pelaksanaan kegiatan di hari itu.

Berbagai pihak terkait turut menyampaikan imbauan dan pendapatnya agar massa tidak perlu bergerak ke Jakarta.

Di antaranya adalah sebagai berikut:

Sesuai undang-undang

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengimbau masyarakat yang akan melakukan aksi di Jakarta Rabu esok, untuk menempuh cara yang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Lha kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan pemilu, ya diakui saja mesti ada kekurangan, masa sempurna tidak ada masalah, karena ada orang yang juga berbuat masalah, kan gitu," ucap  Sultan usai menjadi Inspektur di Upacara Peringatan Kebangkitan Nasional, Senin (20/5/2019).

"Tetapi kalau masalah itu bisa diselesaikan sesuai ketentuan perundangan, sudah selesai," kata dia.

Menurut Sultan, sebuah proses demokrasi tidak mungkin berjalan sempurna tanpa celah. Kesalahan pasti ada, akan tetapi semua bisa diselesaikan dengan jalan konstitusi.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal mengimbau masyarakat tidak turut serta dalam aksi turun ke jalan, pada 22 Mei esok.

Iqbal menyebut, dalam kerumunan massa tersebut terdapat indikasi teror dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

"Bahwa tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun, ini akan membahayakan. Karena mereka (kelompok terduga teroris) akan menyerang semua massa, termasuk aparat," kata Iqbal, di Gedung Humas Mabes Polri, Jumat (17/5/2019).

"Kami tidak ingin ini (serangan) terjadi di kerumunan massa. Bahwa pelaku tindak pidana terorisme ini betul-betul memanfaatkan momentum pesta demokrasi," ucap dia.

Doakan pasangan calon yang terpilih

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengimbau masyarakat untuk mendoakan pasangan calon terpilih, daripada turun ke jalan dan melakukan demo. Apalagi, saat ini tengah ada di bulan suci Ramadhan.

"Menyikapinya dengan doa dan ibadah bersama agar yang diberi amanah memimpin negara ini lima tahun ke depan dapat menjalankannya dengan baik," ujar Arsul ketika dihubungi, Senin (20/5/2019).

Tunggu di rumah

Imbauan untuk menanti hasil pengumuman pemilu dari rumah saja salah satunya disampaikan oleh Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Sumedang Rohayah Atang.

Ia meminta masyarakat Sumedang tidak mengikuti aksi turun ke Jakarta dalam menyambut pengumuman hasil pemilu yang akan disampaikan KPU 22 Mei nanti.

"Pemilu di Sumedang telah berjalan lancar, aman, dan damai. Untuk itu, dalam menanti hasil keputusan di tingkat nasional, kami menyeru kepada warga untuk tidak turut ikut ke Jakarta," ujar Rohayah.

"Kami mengapresiasi seluruh elemen masyarakat Sumedang yang berkomitmen menjaga keutuhan NKRI dan menolak people power serta tidak berangkat ke Jakarta pada 22 Mei nanti. Kami pun berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketenteraman hidup bermasyarakat di Sumedang ini," tuturnya.

Imbauan serupa juga disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, ia meminta warganya untuk tetap di rumah dan menjalankan aktivitas seperti biasanya.

"Hasil pemilu mari kita serahkan kepada penyelenggara Pemilu yakni KPU. Lebih baik kita tetap beribadah di rumah, di pesantren atau di masjid masing-masing," ujar Khofifah.

Presiden ketiga Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie meminta masyarakat untuk menerima hasil Pemilu 2019 sebagai bentuk menjaga persatuan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi.

"Saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan dan menerima hasil pemilihan umum serentak yang akan diumumkan pada 22 Mei mendatang," kata Habibie di Habibie Center, Minggu (19/5/2019).

Tidak ikut gerakan apa pun

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengimbau seluruh kadernya untuk menghindari bergabung dalam segala bentuk gerakan yang sifatnya destruktif, termasuk people power atau yang lainnya.

"Intinya tidak ikut gerakan-gerakan yang menimbulkan keresahan dan kerusakan, yang pada akhirnya akan menimbulkan setback (kemunduran) besar bagi demokrasi kita. Itu adalah tanggung jawab partai masing-masing," ujarnya di Kompleks Senayan, Senin (20/5/2019).

Sumber: Kompas.com (Dean Pahrevi, Devina Halim, Achmad Faizal, Kristian Erdianto, Aam Aminullah, Jessi Carina, Caroline Damanik, Christoforus Ristianto).