KPK Diharap Serius Perbaiki Tata Kelola SDM

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana berharap, perbaikan tata kelola SDM di KPK dilakukan secara serius. Pasalnya, SDM kunci efektivitas pemberantasan korupsi.

"Soal SDM, KPK belum secara serius dalam meningkatkan tata kelola SDM. Hal ini dapat ditunjukan belum adanya cetak biru terkait SDM KPK," kata Kurnia dalam diskusi Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019 di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Dalam kajian ICW dan TII ada sejumlah hal yang disoroti terkait SDM di KPK.

Pertama, petisi pegawai kepada Pimpinan KPK soal adanya potensi hambatan dalam penanganan kasus.

Kedua, surat terbuka yang ditandatangani 42 penyidik KPK yang berasal dari kepolisian. Dalam surat terbuka itu, para penyidik mengkritik pengangkatan sejumlah penyelidik internal KPK menjadi penyidik.

Ketiga, KPK masih memiliki tunggakan 18 kasus korupsi besar yang belum dituntaskan. Kasus korupsi yang ditangani KPK juga memiliki beragam modus.

Di sisi lain, Kurnia juga menyebutkan KPK menangani banyak operasi tangkap tangan (OTT) dan aduan masyarakat.

Kemudian, soal Wadah Pegawai KPK yang sempat menggugat Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1426 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mutasi di Lingkungan KPK.

Kurnia juga menyoroti ancaman keamanan yang menyasar jajaran KPK.

Rekomendasi ICW dan TII

Dari sejumlah hal itu, Kurnia menyebut beberapa rekomendasi.

Pertama, KPK perlu menyiapkan cetak biru SDM yang komprehensif untuk merespons luasnya dimensi kejahatan korupsi dan penggunaan teknologi dalam kejahatan tersebut.

"Cetak biru dapat didasarkan pada pendekatan manajemen perubahan dan manajemen perubahan perilaku," kata dia.

Di bidang penindakan, KPK dinilai perlu fokus meningkatkan kemampuan manajerial dan penanganan perkara jajarannya.

Kemampuan itu menyangkut administrasi perkara, kemampuan penggunaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), kemampuan deteksi korupsi yang memiliki dimensi kejahatan transnasional, kemampuan penelusuran korupsi swasta, dan kemampuan pemulihan aset.

"KPK juga perlu segera menyelesaikan kisruh di Kedeputian Penindakan baik di tingkat vertikal maupun horizontal. Pimpinan KPK perlu secara tegas membongkar dugaan-dugaan penghambatan penanganan kasus. Permasalahan ini akan menghambat proses penanganan perkara jika tidak segera diselesaikan," ujar dia.

Terakhir, KPK perlu mengkaji struktur baru setingkat biro yang menjalankan fungsi pengamanan.

"Pembentukan struktur di tingkat biro dirasa penting mengingat risiko keamanan muncul meliputi keseluruhan pegawai KPK," kata dia.

Biro ini diharapkan fokus pada pembenahan sistem keamanan pegawai KPK secara menyeluruh melalui pemetaan dan analisis risiko, evaluasi petugas, dan perancangan standar operasional prosedur (SOP) yang fokus pada pencegahan kejahatan situasional terhadap jajaran KPK.