Pernyataan Wiranto soal Tutup Media, Kontroversi dan Penjelasannya...

Salah satu tokoh oposisi Fahri Hamzah menyesalkan pernyataan Wiranto itu. Menurut ia, kebebasan saat ini seharusnya sudah menjadi harga mati.

"Kebebasan ini harga mati. Kapasitas pemerintah lah yang harusnya disesuaikan dengan kebebasan masyarakat," ujar Fahri saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Ia berpendapat, jangan karena pemerintah panik atas ekspresi kebebasan di masyarakat, kemudian malah menutup salah satu saluran berekpresi, yakni media.

Apabila ada informasi yang salah di media, termasuk media sosial, seharusnya pejabat negara tinggal meluruskannya saja melalui mekanisme yang ada. Jangan justru menutup media tersebut.

"Jawab dong, jangan panik. Masak segini banyak orang yang di pemerintahan, jago-jago, dapat gaji, dapat mobil dinas, enggak bisa menjawab? Enggak bisa menjelaskan di media apa yang bisa bikin tenang di masyarakat," lanjut Fahri.

Pengamat politik Universitas Gajah Mada Nyarwi Ahmad sedikit banyak setuju dengan pernyataan Fahri.

Menurut dia, kebijakan yang diterbitkan pemerintah memang harus tetap mengedepankan prinsip demokrasi, salah satunya yaitu kebebasan berpendapat di muka umum, juga di media sosial. Termasuk ekspresi politik.

Oleh sebab itu, Ahmad menilai, Wiranto harus menjelaskan lagi ke publik mengenai apa maksud pernyataannya itu.

"Sebab, kalau tidak hati-hati, kebijakan seperti ini bisa dipandang sebagai bentuk alat kontrol menguatnya gejala otoritarianisme pada pemerintahan Pak Jokowi," ujar Ahmad.

Sebenarnya, bagaimana persisnya pernyataan Wiranto mengenai menutup media yang melanggar hukum di Indonesia?

Di kantornya, Senin (6/5/2019), Wiranto mengatakan bahwa pascapemilu banyak upaya pelanggaran hukum yang terjadi di media sosial. Sejumlah tindakan pun telah diambil Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyikapi pelanggaran yang terjadi di media sosial.

Namun Wiranto mengatakan, perlu diambil tindakan hukum yang lebih tegas agar pelaku jera dan berhenti melakukan pelanggaran tersebut.

Salah satunya yakni dengan menindak secara hukum media yang membantu pelanggaran hukum.

"Mungkin perlu melakukan yang lebih tegas lagi. Media mana yang nyata-nyata membantu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu kami shut down. Kami hentikan, kami tutup enggak apa-apa. Demi keamanan nasional," ujar Wiranto.

"Ada undang-undang, ada hukum yang mengizinkan kita melakukan itu. Sekali lagi ini demi tegaknya NKRI yang kita cintai. Demi masyarakat yang ingin damai. Masyarakat yang mendambakan kedamaian. Terutama di bulan suci Ramadhan," lanjut dia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meluruskan pemahaman masyarakat yang timbul atas pernyataan yang diungkapkan Wiranto mengenai menutup media yang membantu pelanggar hukum itu.

Menurut Moeldoko, yang dimaksud Wiranto adalah media yang tidak kredibel alias abal- abal.

"Sebenarnya, arah yang dituju Menko Polhukam adalah terhadap akun-akun atau media yang abal-abal, yang sungguh-sungguh meresahkan. Itu memang perlu dipertimbangkan ya," ujar Moeldoko saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Moeldoko mengatakan, media yang tidak kredibel selama ini seringkali tidak memiliki tanggung jawab dalam pemberitaan. Hal itu membuat demokrasi di dalam negeri menjadi kacau balau.

Selain itu, keberadaan media itu juga mencemari perusahaan media yang kredibel serta profesional.

"Menko Polhukam justru membela para media mainstream yang sudah sungguh-sungguh bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi bagi bangsa dan negara," ujar Moeldoko.

Ia pun meminta masyarakat tidak salah paham dengan pernyataan Wiranto itu. Apalagi sampai ada yang mengatakan bahwa pernyataan Wiranto menjadi salah satu indikator kembalinya Orde Baru.

"Jadi ini rakyat sudah ribut duluan. Apalagi katanya pemerintah sekarang lebih dari Orde Baru. Tidaklah. Kita menginginkan semuanya berjalan dengan baik," ujar Moeldoko.