Salin Artikel

Pertemuan AHY dengan Jokowi Untuk Turunkan Ketegangan Pasca Pilpres

Demikian diungkapkan Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Pramono Anung.

"Pertemuan Presiden dengan tokoh-tokoh, apakah itu Mas AHY kemudian nanti yang lainnya, harus dimaknai sebagai silaturahim. Pertemuan seperti ini untuk menurunkan tensi ketegangan yang ada," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jumat (3/5/2019).

Selain itu, pertemuan semacam itu juga untuk meluruskan persepsi di antara kelompok- kelompok politik.

Pramono mengatakan bahwa selama tahun politik, pasti banyak persoalan yang timbul di antara kelompok-kelompok politik di Tanah Air. Pertemuan itu pun dapat menjadi momentum untuk mengklarifikasi persoalan satu sama lain.

"Untuk menyamakan persepsi apa yang sebenarnya terjadi dengan hal-hal yang sekarang ini dipermasalahkan, diduga dan sebagainya," ujar Pramono.

Salah satu yang diakui dibahas antara Jokowi dengan AHY itu adalah hasil Pemilu serentak 17 April 2019 yang tergambar, baik pada quick count maupun real count yang masih diproses Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Instrumen ini kan digunakan sebagai referensi oleh siapapun. Termasuk oleh peserta Pemilu. Nah ini untuk legislatifnya (quick count) diterima kok untuk Pilpres-nya enggak diterima? Kan aneh," ujar Pramono.

Ia pun meyakini, ke depan, Presiden Jokowi masih akan bertemu banyak tokoh politik demi mengurangi ketegangan politik sekaligus meluruskan pemahaman satu sama lain.

Empat Mata Jokowi dengan AHY

Diketahui, pertemuan Jokowi dengan AHY dilaksanakan di Ruang Kerja Presiden, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore. Pertemuan empat mata itu berlangsung sekitar 20 menit.

AHY tak menjawab rinci saat ditanya apa topik yang dibicarakan dengan Presiden Jokowi di dalam. Ia hanya menjawab, semangat pertemuan itu adalah mewujudkan Indonesia ke depan yang lebih baik dengan menyumbangkan gagasan positif dan saling tukar pikiran.

Ia sempat menyinggung sedikit mengenai muatan politis dalam pertemuan itu.

"Komunikasi itu tidak harus selalu berbicara tentang komunikasi politik secara pragmatis. Tetapi juga ada hal-hal besar lain dan kita juga selalu harus bisa membangun semangat untuk menjadi bagian besar mewujudkan Indonesia semakin baik ke depan,” ujar AHY.

AHY kemudian menyinggung perbedaan yang muncul dalam menyikapi hasil Pemilu 2019. Topik itu diakui sempat dibahas dengan Presiden Jokowi.

Ia mengakui, ada perbedaan pandangan dalam menyikapi hasil pesta demokrasi 2019. Itu diakui sebagai dinamika politik yang tidak dapat dihilangkan.

"Tentu tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Karena namanya politik, namanya Pemilu, pasti akan terus ada perbedaan pendapat, perbedaan persepsi dan lain sebagainya," ujar AHY.

Meski demikian, ia setuju dengan prinsip yang juga dianut Jokowi sebagai calon presiden petahana. Sikap terbaik menyikapi hasil Pemilu adalah, menunggu KPU menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara kemudian diumumkan ke publik pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

"Sikap terbaik bagi kita adalah menunggu sampai dengan perhitungan terakhir yang nanti akan diumumkan secara resmi oleh KPU," ujar AHY.

"Kita tahu, cukup banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban. Dalam artian meninggal dunia dan sakit karena berjuang untuk bisa menyelenggarakan Pemilu secara damai dan demokratis. Kita hormati itu semua, kita apresiasi dengan cara sabar menunggu," lanjut dia.

Ia dan Jokowi sama-sama sepakat mendorong seluruh masyarakat untuk bersabar sekaligus menjaga kondusivitas menunggu proses yang sedang berlangsung di KPU.

Masyarakat juga dapat melihat proses rekapitulasi yang dilaksanakan KPU secara terang benderang.

"Jadi, mudah-mudahan, paling akhir nanti, 22 Mei (2019), kita bisa menerima apapun hasil yang akan dijelaskan oleh KPU," ujar AHY.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/03/15180961/pertemuan-ahy-dengan-jokowi-untuk-turunkan-ketegangan-pasca-pilpres

Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke