Salin Artikel

VIDEO: Hoaks atau Fakta 22-27 April 2019

Sebelumnya, hoaks banyak juga terjadi dan menyerang berbagai pihak selama masa kampanye berlangsung. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu yang banyak menjadi sasaran hoaks.

Setidaknya, terdapat dua hoaks dan tiga isu klarifikas dalam sepekan ini yang hampir semuanya berasal dari proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu pada 17 April kemarin.

Hoaks pertama adalah Jokowi yang diteriaki “tukang bohong” oleh pengunjung Grand Indonesia saat berkunjung, Minggu, 21 April lalu. Padahal, teriakan itu hanyalah audio yang disisipkan pada video asli yang dimiliki oleh Kompas TV.

Selanjutnya, hoaks juga terjadi di tengah masyarakat kota Surakarta. Terdapat pengumuman berbentuk kertas yang ditempel, yang menyebut akan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di salah satu TPS di kota itu. Namun, KPU setempat membantahnya.

Adapun informasi klarifikasi, dua di antaranya terkait formulir C1 yang diisukan akan dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan pemilu.

Satu di antaranya tentang video viral siswa SD di Surabaya yang tending gurunya hingga alami patah di tulang tangan.

Informasi-informasi tersebut telah mendapat klarifikasi dari pihak-pihak yang kredibel dan berkaitan langsung.

Semua informasi telah kami rangum dalam bentuk video berikut:

Untuk mengetahui informasi lain, Anda bisa mengunjungi laman Hoaks atau Fakta Kompas.com.

Di laman tersebut, Anda juga bisa melaporkan temuan hoaks di sekitar Anda dengan menyertakan bukti signifikan.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/27/13581751/video-hoaks-atau-fakta-22-27-april-2019

Terkini Lainnya

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke