Demokrat: Kami Taat Asas, Beri Kesempatan pada KPU

Ia tak sepakat jika kader Demokrat dan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sampai bertindak di luar jalur hukum.

"Kami taat asas berikan kesempatan kepada KPU untuk menuntaskan tugas sebaik-baiknya. Dan manfaatkan maksimalkan setiap upaya yang tersedia dalam UU baik dalam proses verifikasi perhitungan dan sampai penetapan dengan KPU," kata Amir kepada Kompas.com, Jumat (26/4/2019).

Ia mengimbau seluruh masyarakat, khususnya kader Demokrat dan pendukung pasangan calon nomor urut 02 untuk tidak melakukan perbuatan yang diluar jalur hukum.

"Kita taat asas tanpa perlu bergerak ke sana ke mari. Karena kalau kita lakukan manuver yang tidak jelas hanya akan membingungkan. Kita hindari jangan kita membingungkan rakyat. Kita patuh saja," tambah dia.

Jika ada dinamika yang muncul selama proses pemungutan dan penghitungan suara, maka Amir menyarankan hal itu dilaporkan sesuai mekanisme yang ada.

Sebab, mekanisme ini sudah diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan.

"Kita hindari sekali sekecil apa pun bagi Demokrat, sambil melakukan upaya juga menghindari semaksimal mungkin situasi yang akan memanaskan," kata Amir.

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengaku khawatir atas reaksi para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jika dugaan kecurangan Pemilu 2019 tidak ditindaklanjuti.

Menurut dia, suhu politik saat ini sangat panas. Ia menilai, kondisi tersebut sangat berbahaya.

Hasim menyebut, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika tidak ada tanggapan dari pihak terkait.

"Pendukung Prabowo sangat marah, termasuk saya," kata Hashim saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Hashim tidak menjelaskan kejadian apa yang dia khawatirkan bisa terjadi atas reaksi pendukung Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Hashim memaparkan klaim kecurangan-kecurangan Pemilu 2019 versi BPN.

Klaim kecurangan tersebut, menurut BPN, terjadi sebelum, saat, hingga pascapemungutan suara pada 17 April 2019 lalu.

Salah satunya, Hashim kembali mempermasalahkan daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah disampaikan ke KPU.

Hashim mengaku sudah lima kali bertemu komisioner KPU untuk membahas masalah DPT.

Sementara tim BPN, kata dia, sudah belasan kali bertemu staf KPU. Namun, BPN kecewa dengan respons KPU.