Salin Artikel

Cek Hasil Quick Count Litbang Kompas, Poltracking, Charta Politika, Indo Barometer, dan Indikator Politik Indonesia di Kompas.com Mulai Pukul 15.00

Publikasi quick count tersebut ditayangkan secara realtime dan bisa langsung dipantau di halaman depan Kompas.com atau bisa langsung melihat di halaman khusus (dashboard) yang bisa diklik di sini. 

Kelima lembaga tersebut adalah Litbang Kompas, Indo Barometer, Poltracking Indonesia, Charta Politika, dan Indikator Politik Indonesia. 

Koordinator Hitung Cepat Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, mengatakan, hitung cepat tahun ini cukup unik karena Pilpres dan Pileg akan dilakukan di hari yang sama.

"Ini juga menjadi pengalaman pertama bagi Litbang Kompas. Hitung cepat sebelumnya adalah Pilkada serentak tahun 2018, di tiga provinsi sekaligus, yaitu Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," kata Kristanto.

Untuk menjaga kredibilitas dan independensi hasilnya, kata Kristanto, maka kegiatan rangkaian riset survei pemilu dan hitung cepat ini dilakukan secara mandiri.

"Segenap kegiatan ini pendanaannya bersifat mandiri, dengan sumber pendanaan seluruh kegiatan berasal dari anggaran kegiatan PT Kompas Media Nusantara (harian Kompas)," papar Kristanto. 

Dalam menjalankan kegiatan ini, tidak ada satupun keterikatan pendanaan ataupun jalinan kerjasama pendanaan kegiatan dengan pihak- pihak lain selain PT Kompas Media Nusantara. Demikian pula pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh Unit Litbang Kompas. 

Selama ini, Litbang Kompas sudah melakukan 15 kali hitung cepat. Kegiatan pertama dimulai pada perhelatan Pilkada Jakarta tahun 2007.

Dari kegiatan tersebut, simpangan rata-rata hasil Hitung Cepat dengan hasil penghitungan KPU selalu di bawah 1 persen. Simpangan yang paling rendah tercapai pada Pilkada Jakarta tahun 2017 putaran kedua dengan simpangan rata rata mencapai 0,04 persen.

 

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/17/09521121/cek-hasil-quick-count-litbang-kompas-poltracking-charta-politika-indo

Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke