Salin Artikel

Lembaga Survei Disindir Sering Beda dengan Real Count, Ini Kata Ketua Persepi

Contoh survei yang dinilai melenceng dengan hasil penghitungan KPU adalah survei pada Pilkada Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

Ketua Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermonte mengatakan hasil survei tidak bisa disamakan dengan hasil akhir KPU.

"Bahwa ada survei yang hasilnya sekian persen untuk 01 dan 02 itu adalah rekaman catatan lembaga survei ketika survei dilakukan, bukan hasil akhir," ujar Philips dalam diskusi berjudul Hitung Mundur Pemilu 2019 di Jalan Sudirman, Jumat (12/4/2019).

Philips mengatakan belum tentu responden yang disurvei oleh lembaga survei tergerak untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Menurut dia, dukungan untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden baru bisa benar-benar bermanfaat setelah dikonversi ke dalam suara di tiap TPS.

"Kalau pemilihnya tidak punya komitmen, ketika disurvei mengatakan memilih A atau B tapi tak datang ke TPS ya tidak ada gunanya," ujar Direktur Eksekutif CSIS ini.

Pada Pemilu 2019 ini, ada harapan atas kenaikan tingkat partisipasi yang tinggi. KPU telah menetapkan target partisipasi sebesar 77,5 persen. Selain itu, jumlah DPT dalam satu TPS juga lebih sedikit dibanding pemilu sebelumnya. Tingginya tingkat partisipasi nanti diharapkan bisa menunjukan kesesuaian antara hasil akhir KPU dengan survei.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/12/19395091/lembaga-survei-disindir-sering-beda-dengan-real-count-ini-kata-ketua-persepi

Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke