Prabowo Sebut Anggaran Bocor, Ini Beragam Tanggapan yang Muncul

Hal ini kembali disampaikan Prabowo saat berpidato di acara silaturahmi Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi  Alumni, dan Aktivis Kampus Indonesia, Jakarta, pada Jumat (5/4/2019) lalu.

"Saya mengatakan kebocoran minimal Rp 1.000 triliun. Saya diejek, dihina. Memang ada sebagian elite yang kerjanya menghina dan mengejek. Dua hari yang lalu kalau tidak salah, salah satu pimpinan KPK menyatakan bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung oleh KPK itu Rp 2.000 triliun," kata Prabowo.

Hal yang sama juga pernah disampaikan Prabowo pada kampanye terbuka perdana di Manado, 24 Maret lalu.

"Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Dan juga saya mengatakan kebocoran kekayaan negara terlalu besar setiap tahun. Saya hitung, kebocoran kita tiap tahun, kurang lebih 1.000 triliun tiap tahun. Saya hitung kebocoran anggaran minimal 25 persen," ujar Prabowo.

Terakhir, saat berorasi di hadapan para pendukungnya di kampanye akbar Minggu (7/4/2019) kemarin, Prabowo juga mengangkat pemasalahan yang sama. Ia menyebut kebocoran anggaran yang diungkapkan KPK beberapa hari sebelumnya.

Pernyataan Prabowo tentang anggaran yang bocor ke luar negeri ini lantas memunculkan banyak reaksi dari berbagai pihak, seperti Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pemerintah termasuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

KPK

Menanggapi pernyataan Prabowo, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya tidak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun, sebagaimana disebutkan Prabowo.

"Enggak, enggak pernah kami mengkaji itu, Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala.

Sedangkan, dikutip dari Antara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut angka Rp 2.000 triliun bukan kehilangan, melainkan potensi yang bisa dimaksimalkan melalui peningkatan penerimaan pajak.

"Saya mengatakan Indonesia bisa ngumpul sampai Rp 4.000 triliun. APBN kita sekarang kan Rp 2.400 triliun, kami berdiskusi di banyak tempat kita tuh bisa ngejar Rp 4.000 triliun, bisa kejar. Jadi kekurangannya sekitar Rp 2.000 triliun, itu bukan kebocoran, potensi," kata Saut.

Kementerian Keuangan

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti memberi tanggapan soal anggaran yang bocor. Menurut dia, hal itu sulit terjadi sebab pelaksanaan anggaran di APBN dilakukan secara profesional.

"(Pengelolaan APBN) dilaksanakan secara kredibel dan profesional," kata Nufransa.

Nufansa menjelaskan, setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) terhadap APBN. Hasilnya, BPK menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2016 dan 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menanggapi pernyataan Prabowo soal kebocoran anggaran, Nufransa mempersilakan Prabowo untuk melaporkannya ke penegak hukum jika memang ia menemukan adanya kebocoran yang dimaksud.

"Kalau memang dalam pelaksanaannya dianggap ada kebocoran anggaran, hal ini dapat dilaporkan kepada instansi terkait," kata dia.

Jokowi

Calon presiden petahana Joko Widodo meminta rivalnya Prabowo untuk menunjukkan letak kebocoran anggaran yang selama ini kerap disebut saat berorasi.

"Jangan dari sampai sekarang ‘bocar bocor bocar bocor’, yang mana bocornya tunjukkan. Kita ini juga ingin memperbaiki," kata Jokowi di ICE BSD, Minggu (7/4/2019).

Jika sudah mengetahui letak kebocoran yang dimaksud ada di sektor mana dan dengan jumlah berapa, Jokowi menyarankan Prabowo untuk melaporkan saja temuannya ke KPK.

Menurut Jokowi, pemerintah juga ingin memperbaiki kondisi kebocoran itu, jika memang benar ada.

"Kita ini ingin memperbaiki, mungkin ada kebocoran, tapi tunjukkan demi kebaikan," kata Jokowi.

Luhut Binsar Pandjaitan

Senada dengan Jokowi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta Prabowo untuk  menyebutkan di mana letak kebocoran yang dimaksud.

"Kalau Anda bilang ada bocor, bocornya di mana? Sebutkan titiknya di mana?” kata Luhut, Senin (8/4/2019).

Ia melanjutkan, selama ini pemerintah telah menerapkan berbagai pertimbangan sebelum menerima dan menerapkan sebuah penawaran investasi yang datang.

Misalnya investasi harus dilakukan dengan teknologi ramah lingkungan dan membuka peluang lapangan kerja untuk tenaga kerja domestik.

"Jadi kalau bilang kekayaan dibawa ke luar negeri, kita bingung dibawa ke mana?” lanjut Luhut.