Said Iqbal: Prabowo Janji Pilih Menteri Tenaga Kerja dari Kelompok Buruh KSPI

Hal itu terkait dengan sepuluh tuntutan buruh dan rakyat (sepultura) yang menjadi kontrak politik dengan Prabowo.

Iqbal enggan menuturkan nama yang dijanjikan Prabowo untuk mengisi posisi Menaker, namun ia memastikan bahwa buruh dari KSPI akan dipilih untuk jabatan tersebut.

"Beliau (Prabowo) berjanji dari buruh, dari KSPI. Buruh KSPI akan menjadi menteri tenaga kerja yang akan mengeksekusi (sepuluh tuntutan buruh dan rakyat) itu," ujar Iqbal saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

"Sudah disampaikan resmi dalam pertemuan-pertemuan sebelum kampanye ini dilakukan," ucapnya.

Menurut Iqbal, posisi Menaker sangat strategis untuk mewujudkan sepuluh tuntutan kelompok buruh selama ini. Seperti misalnya penerapan upah layak dan penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing.

Setelah era kepemimpinan Presiden Soekarno, kata Iqbal, tidak pernah ada Menaker yang berasal dari kelompok buruh dan non-partai politik.

"Kuncinya kan di menteri. Persoalan pemerintahan selama ini tidak ada satupun, kecuali SK Trimurti di zaman Soekarno, menteri perburuhan pertama. Dia aktivis buruh yang bukan dari partai politik," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan, saat menandatangani kontrak politik dengan KSPI, Prabowo berkomitmen untuk menjalankan sepuluh tuntutan buruh dengan memilih Menaker dari KSPI.

Oleh sebab itu, Iqbal yakin Prabowo akan berpegang pada janji-janjinya kampanyenya terhadap kelompok buruh.

"Ya Pak Prabowo sudah sebut nama, secara internal ke kita, mungkin itu yang terlontar saat (kampanye) di Bandung," tuturnya.

"Tapi bagi kita nama itu jadi bagian yang kedua. Pertama memastikan bahwa buruh KSPI sebagaimana komitmen pak prabowo adalah menjadi Menteri Tenaga Kerja untuk mengimplementasikan janji sepultura itu," ujar Iqbal.

Iqbal menambahkan, Prabowo berkomitmen mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, jika terpilih.

Prabowo juga berjanji akan menghapus sistem kerja kontrak atau outsourcing.

Kedua komitmen itu tercantum dalam sepultura.

Pencabutan PP tentang Pengupahan dan penghapusan sistem outsourcing menjadi tuntutan yang kerap disuarakan kelompok buruh saat peringatan Hari Buruh Sedunia, setiap 1 Mei.

Peraturan yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo itu mengatur soal formulasi pengupahan yang menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Iqbal menjelasan, mayoritas buruh menolak PP tentang pengupahan sebab peraturan itu hanya mengatur 60 item kebutuhan hidup layak (KHL). Sementara kelompok buruh ingin ada 84 item KHL.

"Pak Prabowo akan hapus itu bahkan sesuai mekanisme nanti melalui menaker KHL (Keburuhan Hidup Layak) akan ditingkatkan. Dari 60 item (KHL) jadi 84 item. Itu memang tuntutan buruh," kata Iqbal.

"Kedua, penghapusan sistem outsourcing. Ada itu di sepulturanya. Jelas dan diumumkan oleh Pak Prabowo," tutur dia.