Salin Artikel

Ma'ruf Amin: Ahok Sudah Kena Hukuman, Masa Jadi Wakil Presiden

Ma'ruf mengatakan, masih banyak masyarakat yang memercayai isu tersebut. Ia pun membantah.

"Ada juga yang bilang nanti paling kalau sudah jadi juga diganti sama Ahok. Iya, ada yang bilang begitu, ya? Memangnya RT apa? Mengganti pejabat itu ada mekanismenya. Enggak sembarang aja," ujar Ma'ruf di sela-sela safari politiknya di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (3/4/2019).

"Apa lagi Ahok. Ahok itu sudah kena hukuman. Masa jadi wakil presiden. Ente ada-ada aja lagi," lanjut Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, tudingan tersebut merupakan hoaks yang sengaja dibuat untuk mengacaukan pilihan masyarakat terhadap dirinya.

Selain itu, ia menilai, hoaks tersebut dimunculkan untuk membuat khawatir para pendukung capres petahana Joko Widodo.

Ma'ruf menyatakan, masyarakat tak perlu khawatir karena tudingan tersebut tidak benar dan tak berdasar.

"Ada yang bilang paling KH Ma'ruf Amin itu jadi alat saja. Saya bilang memangnya saya pacul apa? Kok alat. Itu menghina Pak Jokowi, menghina saya. Menghina Pak Jokowi berarti Pak Jokowi tidak punya niat yang baik," ujar Ma'ruf.

"Menghina saya berarti meremehkan saya. Saya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Rais Aam PBNU. Masa jadi pacul," lanjut dia.

Salah satu syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Ahok sudah divonis hukuman 2 tahun penjara atas kasus dugaan penodaan agama. Menurut majelis hakim, Ahok terbukti melanggar Pasal 156a KUHP.

Isi Pasal 156a KUHP adalah, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/04/10005061/maruf-amin-ahok-sudah-kena-hukuman-masa-jadi-wakil-presiden

Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke