Salin Artikel

Debat Keempat, TKN Sebut Prabowo Tak Punya Visi Pengelolaan Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak memiliki visi pengelolaan pemerintahan yang baik dalam debat keempat Pilpres 2019.

Hal itu, kata Ace, terlihat dari jawaban yang diberikan Prabowo terkait mal pelayanan publik dan isu kebocoran anggaran yang diangkatnya tanpa disertai solusi yang jelas.

"Pertanyaan tentang mal pelayanan publik tidak dapat dijelaskan secara meyakinkan dan terlihat tidak menguasai isu-isu tentang pelayanan pemerintahan," kata Ace, melalui keterangan tertulis, Minggu (31/3/2019).

Selain itu, Ace menambahkan, isu kebocoran anggaran, rendahnya rasio pajak, korupsi stadium empat, dan larinya kekayaan Indonesia ke luar negeri, tidak disertai dengan solusi berupa program yang jelas oleh Prabowo.

Sebaliknya, lanjut Ace, Jokowi mampu menunjukkan penguasaannya terhadap isu pemerintahan dengan menawarkan konsep manajemen berbasis digital.

Dengan konsep yang ditawarkan Jokowi itu, kerumitan birokrasi yang selama ini menjadi momok bagi publik bisa terselesaikan dan segala proses perizinan menjadi lebih praktis. Hal tersebut dengan sendirinya akan memotong rantai korupsi di birokrasi.

"Di bidang pemerintahan, Jokowi menjelaskan dengan sangat baik tentang dua hal. Pertama, kinerja pemerintahan yang melayani. Kedua, pemerintahan yang harus dapat memanfaatkan teknologi informasi terutama digital," papar Ace.

"Jokowi dalam pemerintahannya telah memulai e-government seperti e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-reporting. Konsep ini mempertegas fungsi pemerintahan yakni memberikan pelayanan yang cepat, memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan rawan korupsi," ujar Politisi Golkar itu.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/31/16414581/debat-keempat-tkn-sebut-prabowo-tak-punya-visi-pengelolaan-pemerintahan

Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke