Salin Artikel

Jokowi: Dari Informasi Intelijen, Indonesia Tak Akan Diinvasi 20 Tahun ke Depan

Hal itu diungkapkan dalam debat keempat Pemilu 2019 yang digelar di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019) malam.

Awalnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan bahwa anggaran pertahanan Indonesia sangat rendah jika dibandingkan negara tetangga. Singapura Misalnya.

“Tadi saya singgung bahwa pembiayaan (pertahanan) kita adalah 0,8 persen dari GDP dan 5 persen dari APBN. Padahal, tetangga kita sampai 3 persen dari GDP dan 30 persen dari APBN-nya,” ujar Prabowo.

Jokowi yang mendapatkan kesempatan merespons pernyatan Prabowo itu mengatakan, anggaran pertahanan di Indonesia tidak dapat disejajarkan dengan anggaran pertahanan negara lain.

“Kalau tadi Bapak membanding-bandingkan dengan negara-negara tetangga, ya anggaran kita memang masih kecil,” jawab Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, telah mendapatkan informasi dari intelijen militer bahwa Indonesia tidak akan mendapatkan invasi dari negara lain.

“Saya meyakini, dari informasi intelijen strategis yang masuk kepada saya mengatakan, 20 tahun ke depan, invasi negara lain ke negara kita dapat dikatakan tidak ada,” ujar Jokowi.

Justru, yang harus diwaspadai saat ini bukanlah invasi fisik dari luar negeri, melainkan konflik dalam negeri yang dapat dimanfaatkan asing melemahkan kekuatan dalam negeri.

Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan, tidak boleh menganggap remeh konflik yang terjadi di dalam negeri.

“Konflik bisa membesar karena perang teknologi, perang elektronik yang dilakukan dari luar negeri untuk menusuk langsung ke dalam,” ujar Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/30/22303841/jokowi-dari-informasi-intelijen-indonesia-tak-akan-diinvasi-20-tahun-ke

Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke