Salin Artikel

Wapres Sebut Industri Perfilman Indonesia Kian Berkembang

"Apa lagi pada tahun-tahun terakhir ini, dunia perfilman kita telah kembali bangkit. Kalau tahun 2015 penonton hanya 16 juta, tahun 2016 ada 34 juta dan ini tahun 2017 saja sudah lebih 40 juta," ujar Kalla saat membuka Puncak Hari Film Nasional di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Kalla menambahkan, produksi film nasional saat ini juga terus meningkat. Bahkan, lanjut dia, peningkatan produksi film nasional tak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lainnya.

Ia juga melihat semakin banyak film nasional yang mendapat penghargaan di kancah nasional. Hal tersebut menurutnya menunjukkan pesatnya perkembangan industri film nasional.

Kalla mengatakan industri film nasional belum setara dengan produksi film Hollywood dan Bollywood. Namun ia meyakini ke depannya industri film nasional bisa tumbuh sepesat Hollywood dan Bollywood.

Ia menambahkan, jika industri perfilman semakin berkembang, nantinya akan memicu perkembangan industri penunjangnya. Hal itu menurut dia bagus untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

"Kalau film berkembang, maka banyak cabang-cabang industri yang berkembang. Baik industri filmnya, industri bioskop layar lebar, industri makanan, industri berbagai hal yang menjadi pengaruh atau dibutuhkan dalam hal-hal industri film tersebut," lanjut Wapres.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/29/21195971/wapres-sebut-industri-perfilman-indonesia-kian-berkembang

Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke