Salin Artikel

TKN Sebut Wacana Sandiaga Cabut Larangan Cantrang Tak Pro Lingkungan

Ia menilai janji Sandiaga itu hanya memikirkan agar terpilih di Pilpres tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup.

"Pernyataan Sandiaga juga cukup arogan, dengan mengatakan jangan hanya memperhatikan lingkungan. Sikap arogan diiringi dengan logika terbalik, yaitu jika lingkungan rusak, lantas masyarakat dapat makan dari mana," kata Arya melalui keterangan tertulis, Kamis (28/3/2019).

"Janji palsu Sandiaga tidak akan menyelamatkan masyarakat jika lingkungan sudah rusak," lanjut dia.

Arya menambahkan, penghapusan larangan penggunaan cantrang justru lebih menguntungkan nelayan berkapal besar ketimbang nelayan dengan kapal kecil.

Sehingga, penggunaan cantrang justru menyisakan sedikit ikan bagi nelayan kecil. Karena itu, ia menilai pelarangan cantrang yang diberlakukan Menteri Kelautan dan Perikanan justru untuk melindungi nelayan kecil.

"Menurut kami keputusan Sandi yang menjanjikan kebijakan diizinkannya penggunaan cantrang dalam menangkap ikan justru tidak berpihak pada nelayan kecil. Saat ini, cantrang lebih banyak digunakan oleh kapal dan pengusaha besar," papar Arya.

"Sehingga nelayan tradisional dan yang menggunakan kapal kecil juga hanya mendapat bagian kecil," lanjut dia.

Sandiaga sebelumnya menyatakan penerapan aturan alat tangkap ikan berupa cantrang yang ada saat ini, ada baiknya untuk ditinjau ulang demi kesejahteraan nelayan.

"Jangan hanya karena kita memperhatikan lingkungan, lantas membuat para nelayan dibatasi mencari ikan," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/28/12163051/tkn-sebut-wacana-sandiaga-cabut-larangan-cantrang-tak-pro-lingkungan

Terkini Lainnya

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke