Salin Artikel

KPU Klaim Telah Tuntaskan Sebagian Persoalan Data Pemilih yang Dipertanyakan Timses Prabowo

KPU, kata Viryan, sudah melakukan sejumlah perbaikan data pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Sebagian data yang disampaikan data BPN 02 sudah diselesaikan oleh teman-teman KPU di daerah," kata Viryan saat ditemui Hotel Sari Pan Pacific, Rabu (27/3/2019).

"Jadi yang melakukan perbaikan data apabila ada yang keliru itu teman-teman KPU daerah. KPU mengoordinasikan, menyupervisi, memonitoring pekerjaan itu dan memastikan teman- teman mengerjakan itu," sambungnya.

Sejumlah data yang telah diperbaiki KPU itu misalnya, dugaan adanya data tak wajar berupa 300 ribu orang yang berusia di atas 90 tahun yang masuk DPT. Ada pula 20.475 pemilih berusia di bawah 17 tahun yang masuk DPT.

Data ini diungkap oleh BPN dan dinilai tidak wajar karena angkanya terlalu besar.

Selain data tersebut, BPN juga menemukan data ganda dalam DPT di lima provinsi, yang jumlahnya mencapai 6 juta.

Sementara itu, mengenai 17,5 juta data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu, telah diklarifikasi oleh KPU.

Viryan membantah bahwa 17,5 juta data itu adalah data tak wajar. Menurut dia, memang ada sejumlah pemilih yang tercatat terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu.

Mereka terkonsentrasi lahir di 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember.

Data tersebut mengacu pada data administrasi kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Viryan, saat proses pencatatan kependudukan oleh Dukcapil, ada warga yang lupa tanggal dan bulan lahir mereka. Sehingga, dalam pencatatan tanggal lahir, yang bersangkutan dibuatlah tanggal lahir di 3 konsentrasi waktu dan bulan tersebut.

"Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan, tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya, ada yang tanggal 1 bulan 7, tanggal 31 bulan 12, dan tanggal 1 bulan 1," katanya.

Viryan menambahkan, data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu sudah ada sejak Pemilu 2014. Bahkan, pemilih kategori tersebut di pemilu sebelumnya jumlahnya lebih besar.

"Pemilu 2014 di DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari pemerintah serta DPT hasil pemutakhiran data pemilih. Jumlah pemilih 3 kategori tersebut di angka 20 juta, sekarang jadi 17 juta," tutur Viryan.

Diberitakan sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga menyampaikan 17,5 juta data pemilih pemilu yang diduga tak wajar.

Ketidakwajaran tersebut mengacu pada pemilih yang tercatat terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu dengan angka yang begitu tinggi dan berbeda jauh dengan angka rata-rata.

Tercatat, ada 9,8 juta pemilih yang menurut DPT lahir pada 1 Juli. Sementara itu, ada 5,3 juta pemilih yang diketahui lahir pada 31 Desember. Lalu, ada 2,3 juta pemilih yang lahir 1 Januari.

Data tersebut dinilai tak wajar, karena rata-rata jumlah pemilih di satu kurun waktu jumlahnya tak mencapai 1 juta. Tetapi, khusus pada 3 kurun waktu tersebut, ada lonjakan angka yang begitu tinggi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/27/19554631/kpu-klaim-telah-tuntaskan-sebagian-persoalan-data-pemilih-yang-dipertanyakan

Terkini Lainnya

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke