Salin Artikel

Fadli Zon: Jokowi Merasa Difitnah, padahal yang Lebih Banyak Dituduh Prabowo

"Saya kira masyarakat sudah sadar bahwa tuduhan-tuduhan itulah yang saya kira, Pak Jokowi merasa dia yang difitnah, padahal yang lebih banyak difitnah, yang lebih banyak dituduh adalah Pak Prabowo," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Pernyataan itu tiba-tiba dia lontarkan ketika ditanya soal persiapan debat keempat yang salah satunya mengangkat tema ideologi.

Fadli ditanya selama ini Prabowo sering dicitrakan mendukung khilafah. Dalam debat nanti, apakah Prabowo akan menegaskan kembali bantahannya mengenai itu.

Menjawab pertanyaan tersebut, Fadli mengatakan bahwa itu merupakan salah satu fitnah terhadap Prabowo.

"Fitnahnya aneh-aneh lagi, dari mulai khilafah, zionis, ada ini, ada itu. Jadi Pak Prabowo yang sebenarnya korban hoaks, jadi jangan kebolak-balik," katanya.

Terkait tema ideologi dalam debat nanti, Fadli mengatakan hal tersebut sudah final. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Menurut Fadli, Prabowo sangat memegang teguh ideologi negara itu.

"Bagi Pak Prabowo sendiri sebagai seorang mantan TNI, sudah mendarah daging di beliau soal itu, soal Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Enggak perlu diomongin lagi tapi sudah mendarah daging," kata Fadli.

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat keempat Pemilihan Presiden 2019, Sabtu (30/3/2019). Debat bakal mempertemukan kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Tema yang diusung dalam debat keempat adalah ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.

Saat ini, KPU terus mempersiapkan pelaksanaan debat yang akan digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, itu.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/27/06323401/fadli-zon-jokowi-merasa-difitnah-padahal-yang-lebih-banyak-dituduh-prabowo

Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke