BPN: Jokowi Harusnya Berterimakasih kepada Anies...

"Jokowi harusnya berterima kasih kepada Anies karena atas kemurahannya masih diberi panggung meresmikan MRT di Bundaran HI. Sejatinya, Gubernur Jakarta lah yang paling berhak meresmikan MRT tersebut," kata Nizar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/3/2019).

Nizar menjelaskan bahwa PT MRT adalah Badan Usaha Milik Daerah. Sahamnya 99,8 persen dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 0,02 persen lainnya oleh PD Pasar Jaya.

Masa depan MRT juga sangat tergantung dari subsidi APBD Jakarta. Jika Anies tidak mau mengeluarkan subsidi, maka tarif MRT akan sangat mahal dan tak terjangkau oleh masyarakat. Namun Nizar menyayangkan Jokowi sama sekali tak menyebut nama Anies saat peresmian MRT.

"Itulah Jokowi tukang klaim dan kacang lupa kulitnya. Anies yang berjasa sama sekali tidak disebut," kata politisi Partai Gerindra ini.

Nizar juga membantah bahwa MRT adalah keputusan politik Jokowi saat menjabat gubernur DKI Jakarta.

Anggota DPR ini menegaskan bahwa proses pengadaan MRT sudah dilakukan sejak 30 tahun lalu. Bahkan PT MRT sudah berdiri pada 2008, sebelum Jokowi menjabat gubernur.

"Sayangnya Jokowi bagai kacang lupa kulit. Sudah diberi panggung tapi mengklaim sebagai penentu MRT," kata dia.

Lebih jauh, Nizar menilai Jokowi berupaya menumpang panggung MRT demi kepentingannya sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Menurut Nizar, hal ini harus dilakukan oleh petahana karena kampanyenya yang selalu sepi.

"Kasihan lihat Jokowi, harus numpang panggung MRT untuk dielu-elukan lautan manusia. Selama ini panggung kampanyenya selalu sepi. Rakyat sudah malas menghadiri kampanye politik Jokowi. Karena rakyat tahu Jokowi hanya akan kasih janji palsu," kata Nizar.

"Kemarin rakyat membludak di HI karena bertepatan acara CFD. Rakyat ingin menjadi bagian dari budaya baru MRT. Kehadiran rakyat bukan untuk Jokowi. Buktinya selepas acara MRT, kampanye Jokowi di Banten tidak membludak," tambah dia.

Sebelumnya, Jokowi sempat mengklaim MRT yang kini sudah bisa dinikmati masyarakat Jakarta merupakan keputusan politiknya saat menjabat Gubernur DKI bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Itu pun putusan politiknya, kita putuskan saat saya jadi Gubernur saat itu dengan Pak Ahok," kata Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Jokowi mengatakan, pembangunan MRT di Jakarta sebenarnya sudah terlambat.

Proyek itu menurut dia sudah diajukan sejak 30 tahun silam, namun selalu ditolak oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Alasannya karena tak membawa keuntungan.

Namun, Jokowi mengaku ia tidak melihat untung dan rugi saat memutuskan untuk membangun MRT.

Yang namanya transportasi massal itu ya rugi. Saat itu saya dipaparkan rugi. Kalau untung rugi, itu untuk para pengusaha. Kalau untuk negara, hitungannya bukan untung dan rugi," kata Jokowi.