Salin Artikel

AHY Tak Salahkan Kader Demokrat yang Pilih Jokowi-Ma'ruf

Hal itu disampaikan AHY menanggapi survei Litbang Kompas yang menyatakan 31,5 persen kader Demokrat diprediksi memilih Jokowi-Ma'ruf.

"Saya pikir justru adalah suatu kewajaran. Kami tak pernah bisa mengatakan satu komando tegak lurus yang diharapkan bisa seluruh konstituen Partai Demokrat itu berada dalam satu pilihan yang sama. Karena Partai Demokrat memiliki keberagaman konstituen," ujar AHY saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

"Jadi saya tak pernah menyalahkan dalam arti yang berlebih-lebihan. Walaupun tetap secara tegas kami meyakinkan, Partai Demokrat itu dalam koalisi yang mengusung capres dan cawapres Prabowo-Sandi," lanjut dia.

AHY meyakini fenomena serupa tak hanya terjadi di Demokrat, melainkan di beberapa partai lainnya.

Ia mengatakan, selain memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Demokrat juga memiliki target memperoleh kursi DPR sebanyak mungkin.

Oleh karena itu, Demokrat perlu menerapkan strategi ganda untuk mencapai kedua target tersebut.

"Itulah dinamika politik dan demokrasi kita. Justru kalau semuanya seragam enggak seru begitu. Justru kami ingin menyampaikan, Partai Demokrat ini memiliki double track strategy, strategi rel ganda," kata AHY.

"Di mana kami ingin meyakinkan di Pileg Partai Demokrat berlangsung dengan sukses, meraih suara dan jumlah kursi di DPR yang signifikan sedangkan pilpres juga kami ingin sukseskan," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya berdasarkan survei Litbang Kompas, Partai Demokrat dengan elektabilitas sebesar 4,6 persen berdasarkan survei, jumlah yang taat pada instruksi partai dengan memilih Prabowo-Sandiaga sebesar 66,3 persen. Sementara, yang memilih mendukung Jokowi-Ma'ruf sebesar 31,5 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/22/21360801/ahy-tak-salahkan-kader-demokrat-yang-pilih-jokowi-maruf

Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke