Salin Artikel

Begini Mekanisme Debat Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, mekanisme debat ketiga pilpres tidak akan jauh berbeda dengan debat kedua.

Debat ketiga akan diselenggarakan selama dua jam, dan dibagi menjadi enam segmen.

"Segmen yang pertama adalah pertama pemaparan visi misi program. Segmen yang kedua dan ketiga adalah pendalaman visi misi dan program, itu berisi pertanyaan yang disampaikan oleh moderator. Pertanyaan ini dibuat oleh panelis," kata Wahyu usai rapat persiapan debat di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

Selanjutnya, pada segmen empat dan lima, akan dialokasikan untuk pendalaman visi, misi, dan program melalui pertanyaan antar kandidat. Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno diperbolehkan untuk saling bertanya satu sama lain dalam segmen ini.

Berbeda dengan debat kedua, di segmen empat debat ketiga tidak akan ada lagi penayangan film pendek sebagai pengganti pertanyaan debat.

Perbedaan lainnya adalah, akan ada penambahan waktu di setiap segmen debat.

"Jadi mulai dari segmen pemaparan visi misi yang dalam debat sebelumnya hanya 3 menit waktunya ditambah menjadi 4 menit," ujar Wahyu.

"Demikian juga closing statement, yang sebelumnya 2 menit menjadi 4 menit. Jadi untuk debat ketiga ini waktunya hampir semua sesi kita tambah," sambungnya.

Sementara itu, dibanding debat kedua, tak ada yang berbeda dari rancangan tata panggung debat ketiga.

Di atas panggung hanya akan ada peserta debat dan moderator. Sedangkan elite parpol ditempatkan di bangku tamu undangan di hadapan panggung.

Debat ketiga pilpres akan diselenggarakan Minggu (17/3/2019). Pesertanya adalah cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Tema debat ketiga ialah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

Debat ketiga pilpres akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, oleh Trans 7, Trans TV, dan CNN Indonesia TV.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/14/20525981/begini-mekanisme-debat-maruf-amin-dan-sandiaga-uno

Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke