Temuan DPT Tak Wajar: Ribuan Orang di Satu KK Hingga Pemilih yang Belum Lahir

Data yang dibawa Riza adalah hasil penelusuran Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Riza sendiri merupakan politisi Partai Gerindra yang juga juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga.

"Temuan kami, ada satu KK berisi 440 pemilih. Apa iya satu KK diisi ratusan orang?" ujar Riza.

"Ada juga yang sampai 1.826 pemilih di satu KK di Majalengka," tambah dia.

Riza mengatakan BPN Prabowo-Sandiaga sempat mengecek ke lapangan mengenai data tersebut. Ternyata, KK yang dimaksud hanya beranggota dua orang. Sisanya ada yang sudah meninggal dan ada yang salah input.

Ini merupakan salah satu temuan data tidak wajar yang ditemukan BPN Prabowo-Sandiaga. Kemudian, ada data yang menunjukan jumlah pemilih berusia di atas 90 tahun, di bawah 17 tahun, dan bahkan belum lahir. DPT pemilih yang belum lahir memiliki tahun kelahiran di atas tahun 3000.

Riza juga menunjukan data berisi rentetan nama pemilih yang memiliki alamat, tanggal lahir, dan NIK yang sama. Dia mengatakan ini adalah bukti bahwa data ganda masih ada.

Riza mengatakan semua temuan ini penting untuk diperbaiki. Dia meminta agar temuan ini tidak pandang sebagai upaya mendeligitimasi KPU. Apalagi jika langsung dituding hoaks. Menurut Riza, ini merupakan pekerjaan rumah puluhan tahun yang sedikit demi sedikit harus diselesaikan.

"Jangan kalau ada informasi ini disebut hoaks, deligitimasi pemilu, tidak," kata Riza.

Ketua KPU Arief Budiman menjawab singkat soal temuan ini. Arief mengatakan data temuan itu sudah diterima oleh KPU. Saat ini KPU masih menelusuri temuan tersebut.

"Kami sudah menindaklanjuti cuma memang belum selesai. Jadi ini masih on going," ujar Arief.

Sebelumnya, sejumlah petinggi BPN Prabowo-Sandiaga mendatangi kantor KPU, Senin siang. Kehadiran mereka itu untuk mempertanyakan dugaan data tidak wajar dalam DPT Pemilu 2019.

Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPThp) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.