KPU Sebut Larangan "Serangan Pribadi" Dimuat dalam UU Pemilu

Larangan itu tertuang dalam Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal itu menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, suku, ras, agama, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain.

"Di Undang-Undang juga ada, (aturan) tidak menyerang personal, tapi di Undang-Undang itu (melarang) SARA, ujaran kebencian," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Namun demikian, KPU belum bisa memastikan, apakah pertanyaan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang mengungkap kepemilikan lahan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat bisa disebut sebagai serangan terhadap pribadi atau bukan.

KPU juga tidak bisa memastikan adanya unsur pelanggaran pemimlu pada pernyataan Jokowi.

Arief mengatakan, KPU menyerahkan pengusutan dugaan pelanggaran pada Bawaslu.

Diberitakan sebelumnya, Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas tuduhan menyerang pribadi lawan saat debat kedua pilpres, Minggu (17/2/2019).

Pelapor adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB). Mereka menuding Jokowi menyerang pribadi capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, dengan menghina yang bersangkutan ketika debat.

Tudingan itu mengacu pada pernyataan Jokowi yang menyebut kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

Dalam debat, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar.

Prabowo mengakui data tersebut. Ia mengatakan status tanah tersebut merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.

Hingga saat ini, proses penyelidikan masih dilakukan. Bawaslu belum dapat memastikan apakah pertanyaan yang dilemparkan Jokowi terkait lahan termasuk sebagai 'serangan pribadi' atau tidak.