Salin Artikel

Ketua Tim Cakra 19 Jelaskan soal Propaganda Rusia yang Dimaksud Jokowi

Menurut Andi, istilah yang disampaikan capres nomor urut 01 itu mengarah kepada modus operandi yang dikenal sebagai operasi semburan fitnah (firehose of falsehood). Operasi ini, kata dia, digunakan Rusia antara tahun 2012-2017 dalam krisis Crimea, konflik Ukraina, dan perang sipil di Suriah.

“Di Rusia, modus operandi ini sudah muncul di dekade 1870-an melalui gerakan Narodniki. Gerakan ini dulu dilakukan untuk menjatuhkan Czar Rusia dengan cara terus-menerus memunculkan isu-isu negatif,” ujar Andi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/1/2019) malam.

Hasilnya, menurut Andi, muncul ketidakpercayaan masif dari rakyat Rusia terhadap sistem politik yang kemudian dikapitalisasi oleh Lenin saat Revolusi Oktober 1917.

Evolusi paling mutakhir dari modus operandi ini, lanjut Andi, muncul di beberapa pemilihan umum, seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Brexit. Dalam kontestasi Pilpres AS antara Donald Trump melawan Hillary Clinton, strategi semburan fitnah mencapai puncaknya.

Menurut Andi, ada pelibatan konsultan politik Roger Stone yang jago dalam menebar kampanye negatif yang sangat ofensif melalui tiga taktik: serang, serang, serang. Lalu, ada terabasan data pribadi melalui algoritma Cambridge Analytica.

Ada juga indikasi penggunaan kecerdasan buatan untuk menggelar bots yang mampu memainkan operasi tagar secara masif.

“Operasi semburan fitnah bertujuan untuk membuat dusta mengalahkan kebenaran. Operasi ini ingin menghancurkan kepercayaan publik ke otoritas politik, termasuk media," ujar mantan Sekretaris Kabinet ini.

Menurut Andi, cara yang paling efektif untuk menghancurkan Operasi Semburan Fitnah adalah menelanjangi bagaimana operasi ini dilakukan dan melakukan intervensi media untuk mematikan taktik yang dipakai. 

Misalnya, WhatsApp melakukannya dengan membatasi jumlah pesan yang bisa diteruskan oleh satu akun. Facebook melakukannya dengan mematikan akun-akun Saracen yang melakukan aktivitas ilegal di platform FB.

“Beberapa lembaga seperti PoliticaWave, Corona, atau akun patroli medsos seperti i-wulung sudah berusaha membongkar operasi semburan fitnah ini dengan membuka anomali permainan medsos yang dilakukan oleh pasukan-pasukan siber terkait dengan Pilpres 2019,” ujar Andi yang juga pengamat pertahanan ini.

Sebelumnya, istilah Propaganda Rusia yang dilontarkan Jokowi ditanggapi Kedutaan Besar Rusia di Jakarta. 

Kedubes Rusia lewat akun Twitter resminya @RusEmbJakarta menyampaikan bahwa Rusia tidak ikut campur dalam urusan elektoral di negara lain.

"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tulis akun Twitter Kedubes Rusia untuk Indonesia, Senin (4/2/2019).

Kedubes Rusia untuk Indonesia juga menyampaikan, istilah "Propaganda Rusia" merupakan rekayasa yang dibuat pada tahun 2016 untuk kepentingan Pilpres Amerika Serikat. Istilah tersebut tidak berdasarkan pada realitas.

"Sebagaimana diketahui istilah 'propaganda Rusia' direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," tulis akun Twitter tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/06/07423441/ketua-tim-cakra-19-jelaskan-soal-propaganda-rusia-yang-dimaksud-jokowi

Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke