Fadli Zon: Pemerintah Saat Ini Memang Amatiran

Pencabutan surat imbauan terjadi hanya berselang dua hari setelah surat tersebut diterbitkan pada Rabu (30/1/2019).

Fadli menilai hal itu menunjukkan pemerintah terburu-buru dalam membuat sebuah kebijakan. Bahkan ia menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai pemerintah yang amatiran.

"Itu lah karena ini grasa grusu, pemerintahan ini kan memang pemerintahan amatiran ya. Jadi semuanya main lempar dan kemudian dikoreksi," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Fadli menilai pemerintah kerap mengeluarkan sebuah kebijakan yang terburu-terburu tanpa pertimbangan yang matang.

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah kemudian tidak lama berselang dikoreksi.

"Apa yang dilakukan Kemenpora adalah salah satu bentuk amatiran terbaru dari pemerintahan sekarang," kata Fadli.

Di sisi lain, Fadli juga mengkritik surat imbauan pemutaran lagu "Indonesia Raya" di bioskop sebelum pemutaran film.

Menurut dia, imbauan tersebut tak relevan jika ditujukan untuk membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat.

"Saya kira tidak perlu lah begitu-begitu, kayak orang baru merdeka saja. Dan saya kira tidak ada rasa nasionalisme kita yang berkurang. Mungkin dia yang berkurang, kalau saya sih nasionalisme saya makin bergejolak sekarang ini," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto menjelaskan alasan dicabutnya surat imbauan tersebut. Menurut Gatot, pencabutan sudah disetujui Menpora Imam Nahrawi.

"(Pencabutan) atas dasar banyak pertimbangan dan di antaranya kan karena resistensinya tinggi. Kami khawatir ini akan menjadi gaduh dan kontraproduktif," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (1/2/2019).

Melalui surat imbauan kepada pengelola biskop di seluruh Indonesia, Menpora menyatakan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pemutaran film bertujuan meningkatkan rasa nasionalisme.

Selain itu, tujuan lainnya adalah mewujudkan generasi muda yang bangga serta cinta Tanah Air.

Surat imbauan tersebut ditandatangani Imam di Jakarta pada Rabu (30/1/2019) dan ditembuskan ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Badan Ekonomi Kreatif.