Jelang Pileg, Hanura Tawarkan 13 Program untuk Masyarakat, Salah Satunya Hapuskan UN

Ia hanya menyinggung salah satu program yaitu mendorong penghapusan ujian nasional. Sebab, kata dia, kualitas pendidikan di Indonesia belum berkembang secara merata.

"Ya itu rahasia Hanura, tapi kalau bocor bukan salah saya. Tapi salah satu saya ungkapkan bahwa Hanura akan meminta pemerintah untuk hapus ujian nasional," kata OSO di sela-sela rapat koordinasi DPP di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Organisasi Hanura Benny Ramdhani juga menyinggung upaya partai mendorong penghapusan ujian nasional.

Senada dengan OSO, Benny memandang kualitas pendidikan antar wilayah di Indonesia belum berlangsung secara merata. Ia membandingkan kualitas pendidikan di wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.

"Kualitas pendidikan selama ini kan berbeda, yang terjadi misalnya di daerah perkotaan, dengan daerah pinggiran Indonesia, bagaimana bisa kita berharap adanya standarisasi yang tentu berakibat ke standar kelulusan, akhirnya kelulusan untuk daerah timur itu sangat kecil," kata Benny.

"Sehingga tidak perlu lagi ada standarisasi nasional melalui ujian nasional, nah ini yang ingin kami hapuskan," sambung Benny.

Benny memandang, pelaksanaan ujian nasional bisa diberlakukan apabila kualitas pendidikan nasional sudah merata.

"Sementara fasilitas pendidikan itu kan kalau dibandingkan dengan pendidikan wilayah barat sangat terbelakang, jauh secara kualitas. Di timur, pinggiran, kepulauan, rata-rata selain kurang tenaga didiknya ya kadang kala karena ada kebutuhan dipaksakan. Yang bahkan tidak sesuai kualifikasi," ujar Benny.

Sehingga, lanjut Benny, diperlukan upaya untuk mendorong perbaikan kualitas pendidikan terlebih dulu.

Program lainnya yang diungkap Benny berkaitan dengan redistribusi aset tanah untuk kepentingan masyarakat.

Masyarakat perlu mendapat hak atas tanah yang tak hanya untuk tempat tinggal, melainkan juga dimanfaatkan untuk aktivitas perekonomian.

Menurut dia, program pembagian sertifikat tanah oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik. Namun, Benny menekankan pentingnya peningkatan jumlah distribusi sertifikat tanah tersebut.

"Agar tidak ada lagi penguasaan lahan yang hanya dimiliki korporasi, dikuasai pemilik modal, benar-benar dimiliki masyarakat Indonesia itu bisa memiliki tanah yang bisa berfungsi ekonomis, selain untuk tempat tinggal," ujarnya.

Ia menyampaikan 13 program Hanura tak semata untuk mendongkrak elektabilitas, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Ini tidak terkait dengan elektabilitas ya, masalah elektabilitas itu dampak loh ya. Tapi ini bentuk komitmen kita terhadap agenda-agenda prioritas nasional yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.