5 Berita Populer: Pemerintah Pastikan Tak Bebaskan Ba'asyir, Hashim Penyandang Dana Jokowi

1. Pemerintah Pastikan Tidak Bebaskan Ba'asyir

Pemerintah memastikan tidak dapat memenuhi permohonan pembebasan bersayarat terhadap Abu Bakar Ba'asyir.

Sebab, Ba'asyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Di media sosial Twitter beredar informasi mengenai pembayaran uang kuliah dapat dilakukan melalui salah satu platform pembayaran, yaitu OVO.

Informasi tersebut berbentuk sebuah pamflet yang menyebutkan ada cashback sebesar 60 persen untuk pembayaran kuliah.

Di bagian bawah pamflet tersebut terdapat logo enam universitas negeri, yaitu Universitas Gadjah Mada ( UGM), Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Airlangga.

Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Iva Ariani menegaskan informasi tersebut hoaks.

Baca selengkapnya.

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional pasangan (BPN) Hashim Djojohadikusumo mengomentari pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo terkait pemilu berbiaya rendah saat debat pertama pilpres, Kamis (17/1/2019) lalu.

Menurut Hashim, Jokowi memang tidak mengeluarkan uang ketika mengikuti Pilkada Jakarta. Yang mendanai kampanye Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama adalah Hashim.

"Pak Jokowi memang tidak keluarkan uang karena uangnya dari saya," ujar Hashim yang adalah adik calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto. Baca selengkapnya. 

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak Senin (21/1/2019) merilis Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO).

Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Alif Suaidi mengungkapkan bahwa APAPO digunakan untuk memudahkan publik mendaftar permohonan paspor sehingga dapat menentukan waktu datangnya ke Kantor Imigrasi.

Baca selengkapnya. 

Jumlah para pekerja asal Indonesia di Hong Kong terus bertambah. Hingga kini total ada sekitar 165.000 pekerja yang menggeluti berbagai jenis pekerjaan di sana.

Selain gaji, para pekerja Indonesia juga mendapat hak yang sama seperti warga lokal di Hong Kong.

Para pekerja juga menerima pelatihan sebelum keberangkatan dan saat mereka sudah tiba di Hong Kong.

Berapa sih gaji pekerja Indonesia di Hong Kong? Baca selengkapnya.