Salin Artikel

Sosok Ira Koesno, Kontroversi Era Reformasi hingga Debat Perdana dalam Sejarah

Adapun keramaian itu akan kembali terasa pada Kamis (17/1/2019) malam ini saat Komisi Pemilihan Umum menggelar debat pertama Pilpres 2019.

Dua pasangan calon, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan berupaya memikat calon pemilih dengan visi, misi, serta program yang ditawarkan.

Adapun tema debat pertama Pilpres 2019 ini adalah pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan terorisme.

Namun, tidak hanya dua pasangan calon yang menarik ditunggu. Dalam debat pertama ini, kehadiran enam panelis dan dua moderator juga dinantikan agar debat berjalan seru.

Secara khusus, sorotan tertuju kepada Ira Koesno sebagai moderator. Sebab, ini bukan kali pertama bagi penyiar berita pada era 1990-an itu menjadi pengantar acara debat.

Ira Koesno tampil memukau dalam debat Pilkada DKI Jakarta 2017. Kehadirannya dianggap dapat menyegarkan suasana dan mendinginkan suasana pilkada yang saat itu memanas.

Namun, banyak juga yang belum tahu bahwa Ira Koesno juga menjadi moderator dalam debat pertama pilpres sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 2004 silam.

Kontroversi era reformasi

Mengawali karier sebagai akuntan, Ira Koesno beralih profesi menjadi jurnalis pada salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia.

Ira sempat memicu kontroversi saat menjadi penyiar di stasiun televisi itu. Ini terjadi pada 17 Mei 1998 beberapa hari sebelum kejatuhan Presiden Soeharto.

Saat itu Ira Koesno mewawancarai Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja. Dalam wawancara itu, muncul istilah "cabut gigi" yang merujuk permintaan terhadap turunnya Soeharto saat Orde Baru di pengujung kuasa.

Sarwono ketika itu menanggapi kondisi pemerintahan menghadapi gelombang demonstrasi mahasiswa. Untuk mengobati pemerintahan yang "sakit gigi", menurut Sarwono, maka perlu dicabut giginya yang sakit, yang merujuk pada Presiden Soeharto.

Akibat tayangan ini, Ira Koesno mendapat sanksi. Meski begitu, kariernya sebagai pembawa acara tetap berlanjut.

Dilansir dari harian Kompas edisi 1 Juli 2004, dalam acara debat 1 jam 30 menit tersebut, yang tampil sebagai panelis adalah peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo, Dekan Fakultas Ekonomi UI Aditiawan Chandra, dan Rektor Universitas Diponegoro Eko Budihardjo.

Pertanyaan muncul dari berbagai panelis ke calon kandidat, tapi kebanyakan dari mereka hanya sepakat dan menambahkan pernyataan salah satu kubu.

Bahkan, Ira Koesno sempat menekankan respons atas jawaban calon lain harus disertai alasan setuju atau tidak setuju.

Dalam menjawab penyampaian paparan program dan juga jawaban atas pertanyaan panelis kerap kali batas waktu yang disediakan terlewati. Ira Koesno berkali-kali menegur kandidat karena melebihi waktu yang ditentukan.

Setelah saat itu, namanya seketika tak tersentuh media. Ternyata dia membuat jasa konsultan.

Dilansir Harian Kompas yang terbut pada 30 April 2008, Tak kembali ke layar kaca, kini Ira sibuk dengan usaha jasa konsultan media dan kehumasan bernama Irakoesno Communications.

Debat Pilkada DKI Jakarta 2017

Memasuki era kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, namanya muncul lagi. Ini disebabkan Ira Koesno dipilih sebagai mediator debat Pilkada DKI Jakarta 2017.

KPU DKI Jakarta memilih Ira karena memiliki pengalaman menjadi moderator dalam debat. Apalagi, dirinya jurnalis senior dan juga pernah jadi moderator debat perdana pilpres.

Ketika itu, debat dibagi dalam tiga bagian, yakni pertanyaan dari tim panelis, pertanyaan dari masyarakat, dan debat terbuka kedua pasangan calon.

Debat terbuka itu kemudian dibagi menjadi dua, yakni debat antar-calon wakil gubernur dan debat antar-calon gubernur. Ketika itu, dia menjadi moderator dua putaran pada pilkaga DKI 2017.

Debat Pilpres 2019

Ketika memasuki kontestasi Pilpres 2019, namanya juga mendapatkan mandat dari KPU untuk menjadi moderator debat perdana dalam Pilpres 2019.

Ditemani Imam Priyono, Ira akan menjadi debat di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019). KPU menunjuk Ira Koesno dan Imam Priyono karena dua kubu pasangan calon merasa cocok.

Pertanyaan debat sifatnya hanya pemantik. Meskipun pertanyaan telah diberikan ke paslon sebelum debat diselenggarakan, tetapi itu tak akan mengurangi keseruan dalam berdebat.

Karena setelah pertanyaan dilontarkan, paslon harus memberikan penjelasan atas jawabannya. Selanjutnya, moderator akan memberi pertanyaan untuk menggali jawaban tersebut.

Ada dua segmen debat dengan pertanyaan yang sudah lebih dulu diberikan ke paslon. Dua segmen lainnya, paslon diperbolehkan bertanya satu sama lain.

Dalam debat, juga akan diterapkan dua metode lontaran pertanyaan. Dua model itu, adalah model pertanyaan terbuka dan tertutup. Model terbuka artinya, kisi-kisi pertanyaan sudah lebih dulu diserahkan ke peserta sebelum penyelenggaraan debat.

Model ini memberi kesempatan bagi peserta debat untuk mendalami pertanyaan dan menyiapkan jawaban. Selain model terbuka, ada juga pola pertanyaan tertutup. Pada model ini, masing-masing pasangan calon mengajukan pertanyaan ke paslon lainnya.

Tema debat pertama adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Debat pertama akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

Setelah debat pertama, debat kedua rencananya akan diselenggarakan pada 17 Februari 2019, debat ketiga 17 Maret 2019, dan keempat pada 30 Maret 2019.

Sementara, debat terakhir belum ditentukan tanggalnya karena KPU dan tim kampanye masih akan mengecek jadwal masing-masing pasangan calon.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/14233631/sosok-ira-koesno-kontroversi-era-reformasi-hingga-debat-perdana-dalam

Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke