Salin Artikel

Setelah Pidato "Indonesia Menang", Prabowo Lebih Siap Hadapi Debat

Hal itu diungkapkan Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Laode Kamaluddin, di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Debat capres perdana akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (17/1/2019), dengan mengangkat tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

"Hampir semua materi itu dia (Prabowo) sendiri merasa siap dengan itu," ujar Laode.

Secara teknis, Prabowo mempersempit cakupan materi dalam dokumen "Indonesia Menang" menjadi empat materi debat.

Selain itu, kata Laode, Prabowo telah menguasai materi debat yang sifatnya strategis.

"Sebetulnya apa yang disampaikan dengan yang kemarin itu, Indonesia Menang itu kan simulasi yang paling bagus. Tinggal materinya saja dipersempit menjadi lebih tajam," kata Laode.

"Kami tetap yakin perdebatannya ini kalau strategi itu berjalan dengan baik itu betul Indonesia Menang dalam perdebatan pertama," ujar dia.

Dalam pidato kebangsaannya, Prabowo memaparkan lima fokus program kerja nasional jika terpilih pada Pilpres 2019. Kelima fokus program kerja nasional tersebut tercantum dalam dokumen visi misi pasangan Prabowo-Sandiaga berjudul "Indonesia Menang".

Fokus pertama, ekonomi yang mengutamakan rakyat, adil, makmur, berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Fokus kedua, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.

Fokus ketiga, keadilan di bidang hukum dan demokrasi berkualitas.

Fokus keempat, menjadikan negara Indonesia rumah yang aman, nyaman dan berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dan, fokus kelima, penguatan karakter dan kepribadian bangsa yang luhur.

Kelima fokus program kerja nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa program aksi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/16/19065931/setelah-pidato-indonesia-menang-prabowo-lebih-siap-hadapi-debat

Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke