Salin Artikel

Perusahaan Jepang Akan Investasi Budi Daya Ikan di Sulawesi Selatan

Hal itu disampaikan Nurdin usai mengantarkan delegasi Jepang yang terdiri dari Gubernur Prefektur Ehime dan sejumlah penguasaha dari Ehime bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (14/1/2019).

"Mereka akan merencanakan untuk merelokasi untuk pembangunan aqua culture. Jadi mereka akan mengembangkan budi daya ikan tuna. Dan beberapa ikan-ikan yang memang kualitas ekspor," ujar Nurdin.

"Business to business. Perusahaan Jepang. Ada Uwajima Project. Udah terbentuk. Bersama dengan perusahaan Indonesia. Namanya belum tahu tapi mereka masih menggodok," lanjut Nurdin.

Awalnya, perusahaan dari Indonesia akan mengirim sumber daya manusia untuk dilatih di Jepang sembari menunggu selesainya infrastruktur dibangun di Sulawesi Selatan.

Nurdin mengatakan, proyek budibdaya tersebut sudah dilakukan di Jepang dan hasilnya diekspor ke berbagai negara. Ia mengatakan perusahaan Jepang itu melihat potensi budi daya ikan yang besar di Indonesia sebab hanya mengalami dua musim.

Ia mengatakan dalam waktu empat tahun Jepang hanya bisa menggemukan ikan tuna menjadi seberat 100 kilogram. Nurdin mengatakan perusahaan Jepang tersebut menyatakan bisa menggemukan ikan tuna menjadi seberat 100 kilogram dalam waktu dua tahun lantaran hanya mengalami dua musim.

Saat ditanya berapa nilai investasinya, Nurdin belum mengetahui lantaran baru menandatangani nota kesepahaman besok.

"Mereka bisa lihat mungkin di Indonesia bisa 2 tahun bisa mencapai 100 kilogram. 1 keramba dengan 1.500 ekor itu nilainya sekitar Rp 27 miliar. Itu besar. Dan saya kira kita Indonesia memang harus masuk ke budi daya," lanjut Nurdin.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/14/23300991/perusahaan-jepang-akan-investasi-budi-daya-ikan-di-sulawesi-selatan

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke