Berkaca dari Kasus Hoaks Surat Suara Tercoblos, KPU Dinilai Perlu Kerja Sama dengan Intelijen

Hal itu ia katakan terkait beredarnya hoaks tujuh kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib, menurutnya KPU perlu bekerja sama dengan pihak kepolisian dan menggunakan aset intelijen yang dimiliki polisi.

"Harusnya ke depan KPU jangan hanya melaporkan ke polisi," kata Topo usai acara Perludem bertajuk "Catatan Awal Tahun: Refleksi 2018, Meneropong 2019", di D Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).

"Tapi polisi dan KPU bisa mengedepankan aspek intelijen untuk mencegah terjadinya berita hoaks, berita seperti ini ke depan. Jadi bukan menunggu, tapi KPU itu harus antisipatif," lanjut dia.

Ia mengatakan KPU memang menjadi pihak yang paling dirugikan dari kasus tersebut, karena kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu dipertanyakan.

Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang cepat serta penindakan secara hukum terhadap pelaku. Topo menilai, jika hal itu dilakukan, dampak buruk hoaks tersebut terhadap Pemilu 2019 setidaknya dapat diminimalisir.

Namun, apabila hal itu beserta pencegahannya tidak dilakukan, Topo menilai peluang munculnya hoaks serupa meningkat serta terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap KPU.

"Kalau tidak, maka ini bisa menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan ke depan mungkin bisa terjadi lagi berita-berita seperti itu," ucap dia.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menetapkan empat tersangka penyebar konten hoaks. Salah satunya berinisial BBP.

Mereka ialah LS, HY, dan J yang ditangkap secara terpisah di Balikpapan, Kalimantan Timur; Bogor Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah.

Hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp.

Salah satunya tersebar melalui rekaman suara seorang lelaki yang menyatakan:

"Ini sekarang ada tujuh kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun. Dibuka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari Cina itu. Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1. Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya".

Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks.