Salin Artikel

Kubu Prabowo Anggap Debat Pertama Jadi Tantangan Berat Jokowi-Ma'ruf

"Empat isu ini berat untuk petahana. Contoh soal korupsi yang makin masif, seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Kemenpora dan Kementerian PUPR. Jadi jangan bangga sama indeks persepsi korupsi dengan poin 37 itu," kata Habiburokhman di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Dengan dua kasus peristiwa korupsi tersebut, lanjut Habiburokhman, pemerintahan Jokowi nampak jelas bahwa Nawacitanya tidak berjalan sama sekali untuk memberantas korupsi. Menurut dia, tidak ada perbaikan selama empat tahun Jokowi memimpin Indonesia.

"Korupsi di kementerian terjadi beruntun, padahal dalan Nawacita tercantum bahwa Indonesia bebas dari korupsi. Tapi kok terjadi korupsi berulang kali," ungkapnya.

Selain itu, dalam isu terorisme, Habiburokhman juga menilai terdapat kelemahan Jokowi dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan lembaga-lembaga negara.

Dia mencontohkan, kelemahan kepemimpinan Jokowi terlihat kala Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai salah langkah dalam mengklaim sekelompok masjid yang dianggap radikal.

"Akhirnya terjadi generalisasi radikalisme dan masyarakata kemudian mudah membuat stigma," ucapnya.

Maka dari itu, seperti diungkapkan Habiburokhman, permasalahan pemerintahan Jokowi dinilai BPN pantas mendapatkan rapot merah. Tak pelak, hal itu dianggap aspek yang akan memberatkan Jokowi ketika debat pertama nanti.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat, Benny K Harman mengungkapkan, Jokowi juga akan kesulitan dalam debat mengenai HAM. Pasalnya, menurut dia pemerintahan Jokowi gagal dalam menegakkan HAM.

"Pemerintahan Jokowi gagal menegakkan HAM. Sehingga tidak ada penghargaan terhadap HAM dan ini jadi kesulitan Jokowi saat debat," kata Benny.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/16091371/kubu-prabowo-anggap-debat-pertama-jadi-tantangan-berat-jokowi-maruf

Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke