Salin Artikel

Produksi dan Distribusi Kertas Suara Pemilu Ditargetkan Rampung Pertengahan Maret

Sementara itu, surat suara baru akan diproduksi pada pertengahan Januari ini.

"Kalau target kita itu pertengahan bulan Maret, jadi kira-kira 60 hari produksi dan distribusi sudah sampai di tingkat kabupaten/kota, jadi 60 hari mudah-mudahan (produksi) sudah selesai," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).

Setelah proses distribusi, tahapan akan dilanjutkan dengan penyortiran surat suara.

Penting untuk dilakukan penyortiran, kata Pramono, untuk memilah surat suara yang tercetak rusak. Misalnya, yang warnanya buram, atau garisnya miring.

Proses penyortiran ditargetkan selesai sebelum 17 April 2019. Setelahnya, akan dilanjutkan dengan distribusi surat suara ke tiap-tiap TPS.

"Setelah di-pack, disortir, lalu kemudian dihitung per TPS. Di TPS kemudian di-pack, diikat, nanti itulah yang diikat dan di-pack yang masuk di dalam kotak suara, baru kemudian didistribusikan ke kecamatan, kelurahan, sampai di tingkat TPS," terang Pramono.

"Itu waktunya satu bulan terakhir sebelum pemungutan suara," sambungnya.

Saat ini, tahapan pengadaan surat suara masih dalam proses lelang.

Proses lelang itu sendiri masih dalam masa sanggah. Artinya, sudah ada pemenang tender, tetapi, masih dibuka kesempatan bagi pihak yang kalah tender jika ingin menyanggah atau keberatan

Masa sanggah sendiri akan berakhir 7 Januari 2019.

Berikut 7 perusahaan pemenang tender surat suara pemilu:

1. PT Gramedia (Jakarta)

2. PT Balai Pustaka (Jakarta)

3. PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta)

4. PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur)

5. PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur)

6. PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan)

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/04/20190511/produksi-dan-distribusi-kertas-suara-pemilu-ditargetkan-rampung-pertengahan

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke