BERITA POPULER: Hoaks Surat Suara Tercoblos hingga Isu Ratusan Pelajar Kerja Paksa di Taiwan

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai penyebaran  hoaks tujuh kontainer surat suara pemilu yang disebut tercoblos merupakan isu yang luar biasa dan berlebihan.

"Kali ini kami menganggap isu sekarang (tujuh kontainer surat suara) sangat luar biasa dan berlebihan. Kami merasa tidak cukup hanya menjawab dengan fakta dan data, tapi perlu dilaporkan agar kejadian seperti ini tidak berlanjut," kata Arief seusai melapor ke Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Arief menambahkan, setiap pekerjaan yang dilakukan KPU harus mampu dipertanggungjawabkan. Beberapa kali hoaks yang menyerang KPU selalu dijawab dengan fakta dan data, namun kini penyerangan harus direspons dengan pelaporan kepada polisi.

Selain itu, Arief juga menyarankan kepada seluruh masyarakat agar memberikan penilaian kepada kinerja KPU dengan terbuka dan jelas ditujukan kepada siapa.

"KPU sangat membuka diri menerima kritikan dan masukan, termasuk mengingatkan KPU. Tapi jangan melalui media sosial, harus terbuka dan tidak terkesan seolah-olah tidak jelas ditujukan ke siapa," paparnya.

Lebih jauh, Arief juga berharap permasalahan ini dapat diselesaikan lebih cepat sebelum hari pencoblosan, yaitu 17 April 2019. Dia pun yakin kepolisian memiliki cara dan strategi untuk menuntaskan kasus ini secara cepat.

Baca selengkapnya: Ketua KPU Sebut Hoaks Surat Suara Tercoblos Harus Dilaporkan karena Berlebihan

KPU Pastikan Kabar 7 Kontainer Berisi Surat Suara yang Sudah Dicoblos Hoaks

Tim Siber Bareskrim Analisis Twit Andi Arief soal Surat Suara Tercoblos

2. Ratusan Pelajar Indonesia Diduga Jalani Kerja Paksa di Pabrik Taiwan

Media Taiwan, mengutip ucapan politisi Kuomintang Ko Chih-en, melaporkan, para pelajar itu hanya masuk kelas dua hari dalam sepekan.

Kemudian mereka menghabiskan empat hari di pabrik menjadi buruh dengan tugas mengemas 30.000 lensa kontak selama 10 jam per sif.

Dilaporkan SCMP pada Kamis (3/1/2019), mereka bekerja dari pukul 07.30 hingga 19.30 waktu setempat dengan hanya 2 jam istirahat.

"Meski kebanyakan dari para pelajar Indonesia adalah Muslim, yang mengagetkan mereka mendapat makanan yang mengandung babi," terang Ko.

Taiwan News memberitakan, terdapat 300 pelajar Indonesia yang berusia di bawah 20 tahun yang dikirim dari dua universitas berbeda untuk bekerja.

Baca selengkapnya: Ratusan Pelajar Indonesia Diduga Jalani Kerja Paksa di Pabrik Taiwan

3. WhatsApp Sudah Tidak Bisa Dipakai Lagi di Tipe Ponsel Ini

Dalam sebuah publikasi lewat blog resminya, WhatsApp mengatakan bahwa mereka hanya akan memberi dukungan teknis pada smartphone dengan sistem operasi minimum Android 4.0, Windows Phone 8.1, iOS 8, serta JioPhone dan JioPhone 2.

Dengan kata lain, deretan ponsel Nokia dengan OS S40 seperti Asha 501, 210, 301, dan lain-lain tidak bisa lagi menjalankan aplikasi WhatsApp pada ponselnya. Celakanya, pengguna pun tidak akan bisa memindahkan riwayat percakapan ke platform lain.

"Jika Anda memiliki salah satu perangkat di atas, cukup instal WhatsApp dan verifikasi nomor telepon Anda pada perangkat baru. Ingat bahwa WhatsApp hanya dapat diaktifkan dengan satu nomor telepon di satu perangkat," tulis pihak WhatsApp.

"Selain itu, saat ini tidak ada opsi untuk mentransfer riwayat percakapan antar-platform. Namun, kami menyediakan opsi untuk mengekspor riwayat obrolan Anda menjadi sebuah lampiran pada e-mail," lanjut mereka. 

Baca selengkapnya: WhatsApp Sudah Tidak Bisa Dipakai Lagi di Tipe Ponsel Ini

4. Cukai Rokok Sumbang Rp 153 Triliun ke Kas Negara pada 2018

Realisasi penerimaan Bea Cukai itu mencapai 106 persen dari target yang disepakti pemerintah dan DPR di APBN 2018 yang sebesar Rp 194 triliun.

Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengungkapan, penerimaan terbesar Bea Cukai 2018 disumbang oleh penerimaan cukai rokok.

"Cukai itu mencapai Rp159,7 triliun, yang terdiri dari cukai rokok Rp 153 triliun, minuman (beralkohol) Rp 6,4 triliun dan etil alkohol Rp 0,1 triliun, serta cukai lainnya Rp 0,1 triliun," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/1/2019).

5. Fakta Soal Tol Cipali yang Diklaim Sandiaga Tak Pakai Utang 

Namun, dalam kenyataannya, ada pinjaman yang dilakukan untuk membiayai pembangunan tol tersebut.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, Tol Cipali dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan PT Lintas Marga Sedaya (LMS) yang menjadi konsorsium pemenang proyek tersebut.

Investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan tol sepanjang 116,75 kilometer itu mencapai Rp 13,7 triliun.

Dari total kebutuhan investasi, 30 persen dananya berasal dari modal sendiri, sementara 70 persen sisanya berasal dari kredit sindikasi perbankan.

Baca selengkapnya: Fakta Soal Tol Cipali yang Diklaim Sandiaga Tak Pakai Utang