Salin Artikel

Mendagri Pastikan Suket Dapat Digunakan untuk Mencoblos di Pemilu 2019

Artinya, mereka yang sudah melakukan perekaman, telah mengantongi Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi belum mendapatkan fisik Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dapat mencoblos jika memiliki suket.

Tjahjo menambahkan, hal itu sudah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi II DPR.

"Warga yang sudah terdata di Dukcapil, sudah punya NIK, tapi secara fisik belum punya e-KTP, mungkin karena dia sibuk, mungkin karena kelemahan kami yang tidak cepat, kesepakatan kami dengan KPU itu bisa," terang Tjahjo saat ditemui di Kantor Bupati Pandeglang, Banten, Jumat (28/12/2018).

Namun, kata dia, suket tersebut juga harus dipastikan valid. Mereka yang namanya tertulis dalam suket tersebut harus memiliki alamat yang jelas, berserta RT, RW, desa, serta kelurahan.

Selain itu, suket tersebut harus dikeluarkan oleh Dukcapil dan melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh KPU. Terakhir, orang tersebut juga harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis KPU.

"Sepanjang suket itu bisa dipertanggungjawabkan dengan coklit KPU, juga dengan jelas tinggal di RT, RW berapa, desa mana, kelurahan mana, masuk dalam DPT, itu tidak masalah," ungkap dia.

Nantinya, menurut Tjahjo, penggunaan suket tersebut akan disahkan dan dimasukkan ke dalam Peraturan KPU (PKPU).

Berdasarkan data perkembangan perekaman e-KTP per 24 Desember 2018, sudah ada 186,87 juta atau 97,58 persen penduduk yang sudah melakukan perekaman.

Artinya, masih tersisa 4,64 juta atau 2,42 persen masyarakat yang belum merekam kartu identitas tersebut.

Tjahjo mengimbau sinergisitas antara masyarakat agar turut aktif melakukan perekaman, di samping Kemendagri yang terus turun ke lapangan dalam proses perekaman.

"Saya sampaikan ada 1,2 juta yang enggak mau aktif ya jangan salahkan kami, jangan salahkan KPU (Komisi Pemilihan Umum)," terang Tjahjo.

"Kuncinya hak pilih itu hak warga negara, hak konstitusional tetapi warga juga proaktif, kami juga tetap jemput bola," sambung dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/28/19102811/mendagri-pastikan-suket-dapat-digunakan-untuk-mencoblos-di-pemilu-2019

Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke