Hal itu dikarenakan Indonesia tidak memiliki sistem peringatan dini tsunami yang dipicu longsoran bawah laut dan erupsi gunung merapi.
Tidak adanya sistem peringatan dini itu menyebabkan masyarakat tidak punya kesempatan untuk evakuasi diri lantaran tak menyadari ancaman bencana yang akan terjadi.
"Sehingga proses yang terjadi tiba-tiba tidak ada evakuasi, masyarakat tidak ada kesempatan evakuasi. Beda dengan tsunami yang dibangkitkan gempa bumi," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (25/12/2018).
Sutopo menerangkan, tsunami yang dibangkitkan gempa bumi tektonik lebih mudah diprediksi. Sebab, Indonesia memiliki sistem peringatan dini tsunami jenis tersebut, meskipun saat ini keberadaannya banyak yang rusak.
Berdasarkan sejarah catatan tsunami di Indonesia, sebanyak 90 persen tsunami dibangkitkan oleh gempa bumi. Sementara 10 persen disebabkan longsor bawah laut dan erupsi gunung api.
Menurut Sutopo, berdasar hasil penelitian, sebenarnya masih ada waktu sekitar 24 menit bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi pascaletusan Gunung Anak Krakatau.
"Berdasarkan hasil penelitian, ada tenggat waktu 24 menit, dari longsor, memicu tsunami, perjalanan (air laut) tsunami sampai menghantam pantai. Itu ada 24 menit," ujar Sutopo.
Namun, karena gejala tsunami itu tidak didahului dengan proses penyurutan air laut sebagaimana gejala tsunami yang dipicu gempa bumi membuat masyarakat tak melakukan evakuasi.
Ke depannya, sosialisasi terkait kebencanaan, khususnya masyarakat pesisir, perlu ditingkatkan.
Warga yang tinggal di sekitar Gunung Anak Krakatau diimbau untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi jika mendengar letusan yang terbilang besar. Suara letusan gunung yang besar bisa sebagai peringatan dini potensi tsunami.
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/25/20433531/bnpb-tak-ada-peringatan-dini-tsunami-sebabkan-warga-tak-lekas-evakuasi-diri