Salin Artikel

BNPB: Tak Ada Peringatan Dini Tsunami Sebabkan Warga Tak Lekas Evakuasi Diri

Hal itu dikarenakan Indonesia tidak memiliki sistem peringatan dini tsunami yang dipicu longsoran bawah laut dan erupsi gunung merapi.

Tidak adanya sistem peringatan dini itu menyebabkan masyarakat tidak punya kesempatan untuk evakuasi diri lantaran tak menyadari ancaman bencana yang akan terjadi.

"Sehingga proses yang terjadi tiba-tiba tidak ada evakuasi, masyarakat tidak ada kesempatan evakuasi. Beda dengan tsunami yang dibangkitkan gempa bumi," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (25/12/2018).

Sutopo menerangkan, tsunami yang dibangkitkan gempa bumi tektonik lebih mudah diprediksi. Sebab, Indonesia memiliki sistem peringatan dini tsunami jenis tersebut, meskipun saat ini keberadaannya banyak yang rusak.

Berdasarkan sejarah catatan tsunami di Indonesia, sebanyak 90 persen tsunami dibangkitkan oleh gempa bumi. Sementara 10 persen disebabkan longsor bawah laut dan erupsi gunung api.

Menurut Sutopo, berdasar hasil penelitian, sebenarnya masih ada waktu sekitar 24 menit bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi pascaletusan Gunung Anak Krakatau.

"Berdasarkan hasil penelitian, ada tenggat waktu 24 menit, dari longsor, memicu tsunami, perjalanan (air laut) tsunami sampai menghantam pantai. Itu ada 24 menit," ujar Sutopo.

Namun, karena gejala tsunami itu tidak didahului dengan proses penyurutan air laut sebagaimana gejala tsunami yang dipicu gempa bumi membuat masyarakat tak melakukan evakuasi. 

Ke depannya, sosialisasi terkait kebencanaan, khususnya masyarakat pesisir, perlu ditingkatkan.

Warga yang tinggal di sekitar Gunung Anak Krakatau diimbau untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi jika mendengar letusan yang terbilang besar. Suara letusan gunung yang besar bisa sebagai peringatan dini potensi tsunami.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/25/20433531/bnpb-tak-ada-peringatan-dini-tsunami-sebabkan-warga-tak-lekas-evakuasi-diri

Terkini Lainnya

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke