Salin Artikel

Formappi: Kinerja DPR Begitu Saja Menggelinding, Tanpa Gaung...

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma menuturkan, pimpinan DPR seharusnya mampu menjadi lokomotif penarik kinerja DPR agar lebih baik dari waktu ke waktu. Namun, ternyata hal itu tidak terwujud.

“Kinerja DPR begitu saja menggelinding atau business as usual tanpa gaung yang membuat publik merasakan bahwa kepentingan rakyat benar-benar menjadi arena perjuangan,” ujar Made di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Jumat (21/12/2018).

Made mengatakan, ketua DPR Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet sebetulnya memiliki potensi kepemimpinan yang baik. Menurut Made, Bamsoet memiliki bekal pengalaman yang cukup panjang dalam kiprahnya di DPR, seperti pernah menjadi Ketua Komisi III dan Ketua Fraksi Golkar, maupun pernah menjadi pengusaha serta wartawan.

Ia pun mengapresiasi beberapa keinginan Bamsoet yang menjadikan DPR sebagai parlemen modern, yakni DPR yang transparan, mudah diakses, dan merupakan representasi rakyat.

Dibuktikan dengan langkah awalnya dengan membuat aplikasi DPR-Now sebagai sarana akses publik untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

Namun, ia mengkritik perihal aplikasi DPR Now itu. Ia mengatakan, aplikasi DPR Now belum bisa diakses dan menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

“Langkah ini baik (DPR Now), karena publik atau siapa saja yang ingin menyampaikan keluhannya dapat melalui aplikasi ini. Sayangnya tidak semua rakyat Indonesia mempunyai alat untuk mengakses dan bisa menggunakan sarana ini,” kata Made.

“Yang lebih penting lagi adalah sejauh mana DPR sudah menindaklanjuti keluhan dan permasalahan yang disampaikan publik kepada DPR,” sambung Made.

Meski demikian, kata Made, pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial. Sehingga kinerja pimpinan tidak bisa ditumpukan hanya pada sosok Bamsoet semata.

“Sebagaimana kita ketahui dalam tahun ini wakil ketua DPR kita ditambah satu sehingga pimpinan (DPR) menjadi lima wakil Ketua,” kata Made.

Menurut Made, kedudukan wakil ketua sesungguhnya menjadi penopang bagi ketua dalam memimpin DPR sesuai bidang koordinasi masing-masing.

Namun, lanjut Made, dalam perjalanannya beberapa dari wakil ketua justru menjadi bagian dari masalah seperti tersangkut tindak pidana korupsi atau memiliki permasalahan sendiri dan mengganggu kinerja pimpinan.

“Ada yang terlibat kasus korupsi, melanggar kode etik, ikut menyebarkan berita hoaks, maupun sudah ditarik oleh fraksinya. Jadi bagaimana pimpinan DPR bisa jika diisi oleh orang-orang yang mempunyai masalah,” ujar Made.

Pimpinan DPR, menurut Made, merupakan jabatan strategis dalam politik. Karena dengan kewenangan yang dimiliki pimpinan DPR dapat mempengaruhi arah kebijakan lembaga legislatif ini.

Ia mengatakan, sifat strategis itulah yang menyebabkan jabatan pimpinan DPR menjadi “rebutan” anggota DPR dan parpol.

“Pimpinan DPR sebetulnya dapat mengarahkan lembaganya ke arah yang lebih baik, apabila mau menerapkan managemen yang efektif, meningkatkan disiplin bagi anggota DPR termasuk pimpinan sendiri, konsisten pada apa yang telah direncanakan dan agenda-agenda yang telah disepakati, serta kembali pada amanah dasar yakni menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya,” kata Made.

Meski masa jabatan DPR periode 2014-2019 tinggal kurang dari setahun, Made mengingatkan, pimpinan DPR berbenah diri bisa lebih baik dari sekarang. Apalagi, dalam menghadapi Pemilu yang diselenggarakan pada 17 April 2019.

“Sekali lagi tahun depan adalah terjadi Pemilu, kalau kemarin kami pesimis tidak tercapai, sekarang kami optimis tidak tercapai,” tutur Made.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/22/16522031/formappi-kinerja-dpr-begitu-saja-menggelinding-tanpa-gaung

Terkini Lainnya

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke