Pelaporan Komisioner KPU ke Bareskrim Bentuk Kriminalisasi Penyelenggara Negara

Menurut Feri, pada dasarnya komisioner KPU tidak bisa dikenai tindak pidana karena melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sebab, tidak ada jalan lain selain KPU melaksanakan putusan MK yang melarang pengurus partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Oleh karena itu, KPU tetap tidak memasukkan nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD, sepanjang yang bersangkutan tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan parpol.

"MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Karena sifat putusan final itu, maka tidak terdapat jalan lain kecuali KPU harus menjalankan putusan MK," kata Feri kepada Kompas.com, Sabtu (22/12/2018).

Meskipun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga bersifat final dan mengikat, tetapi, kata Feri, putusan MK dalam hal ini dianggap lebih tinggi karena berdasar kepada UUD 1945. Seluruh lembaga negara, termasuk PTUN, harus menghormati kehendak UUD.

Salain itu, Feri mengatakan, putusan MK lebih dulu keluar dibanding putusan PTUN. Hal ini juga menjadi salah satu poin penting bagi KPU melaksanakan putusan MK.

"Artinya, sifat final dan mengikat putusan MK lebih dulu harus dijalankan KPU dibandingkan putusan PTUN yang dijatuhkan kemudian," ujar Feri.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Pelapor adalah 34 anggota DPD Partai Hanura yang diwakili Ketua DPD Hanura DKI Jakarta, Muhammad Sangaji. Laporan dibuat pada Kamis (20/12/2018).

Baik Arief maupun Hasyim dilaporkan ke Bareskrim atas tudingan tidak mau menjalankan putusan pengadilan. Keduanya juga dituduh melakukan tindakan makar.

Tudingan tersebut dilayangkan Hanura lantaran Arief dan Hasyim tidak menjakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai pencalonan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Putusan itu memerintahkan KPU mencabut Daftar Calon Tetap (DCT) anggota

DPD yang tidak memuat nama OSO. Majelis Hakim juga meminta KPU menerbitkan DCT baru dengan mencantumkan nama OSO di dalamnya.

KPU sebelumnya juga meminta OSO untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari pengus partai politik hingga Jumat (21/12/2018), sebagai syarat pencalonan diri jadi anggota DPD.

Jika sampai tanggal yang telah ditentukan OSO tak juga menyerahkan surat pengunduran diri, maka KPU tak akan memasukan yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) partai politik.

KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.