Hal itu disampaikan Willem saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (19/12/2018).
"Sekarang, dalam percepatan ini, maka masyarakat bersama pemerintah itu akan melakukan percepatan pembangunan," ujar Willem.
Willem mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, kegiatan belajar mengajar maupun pelayanan kesehatan tidak boleh terganggu.
Untuk mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) sudah memperbaiki sekolah dan rumah sakit yang mengalami rusak ringan agar dapat segera berfungsi kembali.
Namun, untuk bangunan yang rusak berat, Willem mengatakan, bangunan sementara juga sudah mulai didirikan.
"Kementerian PUPR telah membangun sekolah-sekolah darurat, rumah sakit-rumah sakit sementara. Jadi kegiatan sekarang untuk pembangunan kembali itu," jelas dia.
Sementara, untuk perumahan warga, proses pendataan dan verifikasi rumah rusak sudah selesai dilakukan.
Namun, masih ada kendala terkait percepatan pembangunan perumahan, yaitu kurangnya fasilitator. Padahal, percepatan pembangunan perlu bantuan fasilitator.
Kendala lainnya adalah dana yang belum tersalurkan ke masyarakat. Ia berharap kendala-kendala tersebut teratasi sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat.
"Anggaran sudah sampai di pemerintah daerah namun masih tertahan. Belum seluruhnya bisa disampaikan kepada masyarakat karena ada perbedaan validasi dan verifikasi tentang tingkat kerusakan rumah," kata Willem.
"Jadi itu yang kita kerjakan. Memang kita harapkan bahwa dalam enam bulan, maka rumah-rumah itu bisa dibangun kembali," lanjut dia.
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/19/19131731/4-bulan-pasca-gempa-lombok-ini-perkembangan-penanganannya