Salin Artikel

4 Bulan Pasca-gempa Lombok, Ini Perkembangan Penanganannya

Hal itu disampaikan Willem saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (19/12/2018).

"Sekarang, dalam percepatan ini, maka masyarakat bersama pemerintah itu akan melakukan percepatan pembangunan," ujar Willem.

Willem mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, kegiatan belajar mengajar maupun pelayanan kesehatan tidak boleh terganggu.

Untuk mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) sudah memperbaiki sekolah dan rumah sakit yang mengalami rusak ringan agar dapat segera berfungsi kembali.

Namun, untuk bangunan yang rusak berat, Willem mengatakan, bangunan sementara juga sudah mulai didirikan.

"Kementerian PUPR telah membangun sekolah-sekolah darurat, rumah sakit-rumah sakit sementara. Jadi kegiatan sekarang untuk pembangunan kembali itu," jelas dia.

Sementara, untuk perumahan warga, proses pendataan dan verifikasi rumah rusak sudah selesai dilakukan.

Namun, masih ada kendala terkait percepatan pembangunan perumahan, yaitu kurangnya fasilitator. Padahal, percepatan pembangunan perlu bantuan fasilitator.

Kendala lainnya adalah dana yang belum tersalurkan ke masyarakat. Ia berharap kendala-kendala tersebut teratasi sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat.

"Anggaran sudah sampai di pemerintah daerah namun masih tertahan. Belum seluruhnya bisa disampaikan kepada masyarakat karena ada perbedaan validasi dan verifikasi tentang tingkat kerusakan rumah," kata Willem.

"Jadi itu yang kita kerjakan. Memang kita harapkan bahwa dalam enam bulan, maka rumah-rumah itu bisa dibangun kembali," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/19/19131731/4-bulan-pasca-gempa-lombok-ini-perkembangan-penanganannya

Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke