Salin Artikel

Erick Thohir: Rakyat Indonesia Harmonis, Tidak Pilih Pemimpin Keras

Menurut dia, sebagai petahana, Jokowi akan banyak mendapat serangan dari kebijakan yang telah dilakukan.

Namun demikian, ia menjamin, Jokowi-Ma'ruf tak akan membalas serangan tersebut dengan jawaban yang mendiskreditkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Saya yakin debat pertama pada 17 Januari kami siapkan tim debat yang positif bukan yang mendiskreditkan siapa-siapa," ujar Erick saat ditemui di Kompleks Equestrian Pulomas, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

"Dan kami yakinkankan dan saya percaya rakyat Indonesia ini bukan tipe rakyat yang emosional sehingga memilih kepemimpinan yang keras," sambungnya.

Ia menambahkan, kepemimpinan yang keras tidak cocok bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan keharmonisan.

"Jadi sayang sekali kalau rakyat Indonesia harus menjatuhkan kepada pemilihan (pemimpin) yang keras. Ini yang saya harapkan kami mesti berikan yang terbaik untuk rakyat," lanjut dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik membahas opsi skema pertanyaan atau soal yang akan ditanyakan kepada calon presiden dan wakil presiden dalam debat.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, salah satu opsi adalah pertanyaan terbuka, yakni menyampaikan soal yang akan ditanyakan kepada pasangan calon terlebih dahulu sebelum ditanyakan di forum debat.

Opsi lain, pertanyaan diajukan di forum debat tanpa disampaikan terlebih dahulu atau skema pertanyaan tertutup.

Opsi lainnya adalah skema campuran, pertanyaan tertutup dan terbuka.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/19/10465831/erick-thohir-rakyat-indonesia-harmonis-tidak-pilih-pemimpin-keras

Terkini Lainnya

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke